Natalius Pigai: Laporan Polisi ke JK Tak Perlu, Dialog Lebih Baik

16 Apr 2026, 16:36 WIB

Lia Hutasoit

Natalius Pigai: Laporan Polisi ke JK Tak Perlu, Dialog Lebih Baik

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Natalius Pigai menolak pelaporan polisi terhadap Jusuf Kalla dan menilai dialog lebih tepat untuk menjaga persatuan serta menghindari konflik sosial terkait isu agama.
Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara melaporkan JK ke Polda Sumut atas dugaan penistaan agama akibat ceramahnya di UGM yang dianggap melukai umat Kristen.
Pihak JK membantah tuduhan tersebut, menjelaskan bahwa pernyataannya bertujuan menggambarkan dinamika konflik Poso dan Ambon serta pentingnya pemahaman damai antarumat beragama.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Maret 2026

Jusuf Kalla menyampaikan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada yang menyinggung konflik Poso dan Ambon, kemudian menuai kontroversi.

15 April 2026

Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Sumut atas dugaan penistaan agama terkait isi ceramahnya di UGM.

16 April 2026

Menteri HAM Natalius Pigai menolak langkah pelaporan terhadap Jusuf Kalla dan menyerukan penyelesaian melalui dialog demi menjaga persatuan masyarakat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Natalius Pigai menolak langkah pelaporan polisi terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait ceramahnya, dan menyerukan penyelesaian melalui dialog untuk menjaga persatuan masyarakat.
Who?
Menteri HAM Natalius Pigai, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara yang melaporkan JK ke Polda Sumut.
Where?
Pernyataan disampaikan di Jakarta, sementara laporan dilakukan di Polda Sumatra Utara. Ceramah yang dipersoalkan berlangsung di Masjid Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
When?
Pigai menyampaikan pernyataannya pada Kamis, 16 April 2026. Laporan terhadap JK dibuat sehari sebelumnya, Rabu, 15 April 2026. Ceramah berlangsung pada Maret 2026.
Why?
Pigai menilai pelaporan tidak bermanfaat dan berpotensi memecah masyarakat. Ia percaya dialog lebih tepat untuk mengklarifikasi pernyataan JK tanpa memperkeruh isu agama.
How?
Pigai menyampaikan penolakannya secara terbuka kepada media dan mengimbau agar semua pihak menempuh jalur klarifikasi serta dialog demi menjaga kesejukan sosial dan toleransi antarumat beragama.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Jusuf Kalla ngomong di masjid tentang agama dan perang dulu, terus ada orang yang marah dan lapor polisi karena katanya kata-katanya bikin sedih. Tapi Pak Natalius Pigai bilang jangan lapor polisi, mending ngobrol baik-baik supaya semua tetap rukun. Sekarang orang-orang diminta tenang dan tidak saling marah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pernyataan Natalius Pigai menonjolkan semangat persatuan dan kedewasaan dalam menghadapi perbedaan pandangan. Dengan menolak langkah hukum dan mendorong dialog, ia menunjukkan kepercayaan pada kekuatan komunikasi untuk meredakan ketegangan sosial. Sikap ini mencerminkan upaya menjaga kesejukan masyarakat serta menghargai nilai kemanusiaan di tengah isu sensitif keagamaan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak tegas langkah pelaporan polisi terhadap mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) terkait polemik ceramahnya. Pigai menilai penyelesaian melalui dialog lebih tepat untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat.

“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga. Pak JK itu negarawan, mantan Wapres saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu. Ada pun hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi,” ungkap Pigai dikutip Kamis (16/4/2026).

1. Penting tahan diri di tengah isu agama

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/4/2026). (IDN Times/Yovita Arnelia)

Pigai menekankan pentingnya menahan diri di tengah sensitifnya isu agama. Ia mengingatkan bahwa narasi yang membenturkan kelompok masyarakat berpotensi merusak kohesi sosial.

“Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa. Jauh lebih penting saat-saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan dan kesatuan. Tempuh jalur dialog,” kata Pigai.

2. Aliansi Sumut laporkan Jusuf Kalla

Kanal YouTube resmi milik Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan pesan tentang ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang dinilai menistakan ajaran Kristen. (YouTube Masjid UGM)

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara melaporkan JK ke Polda Sumut atas dugaan penistaan agama. Laporan tersebut berkaitan dengan ceramah JK di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026, yang menyinggung konflik Poso dan Ambon serta dikaitkan dengan pemahaman keagamaan.

Perwakilan aliansi sekaligus Ketua Sinode Gereja Laskar Kristus Indonesia (GLKRI), Bishop Dikson Panjaitan pernyataan JK melukai umat Kristen karena dianggap bertentangan dengan ajaran kasih dan memunculkan kesan permusuhan antaragama. Mereka menilai narasi tersebut berpotensi memicu intoleransi jika tidak ditindaklanjuti secara hukum.

"Pernyataan Pak Jusuf Kalla ini sungguh menistakan. Karena sudah menyangkut kepada substansi daripada kitab suci itu sendiri. Karena ajaran Kristen itu khas dengan ajaran cinta kasih. Justru yang lebih kontras, Kristen itu diajarkan untuk mengasihi musuh, kasihilah musuhmu," kata dia saat dihubungi, Rabu (15/4/2026).

3. Ceramah yang dimaksud adalah saat di JK di UGM

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla usai menerima Duta Besar Iran di Markas PMI, Jakarta Selatan, Rabu (18/3/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Pernyataan yang dimaksud adalah narasi yang disampaikan JK saat berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026 lalu. Saat itu JK membahas konflik Poso dan Ambon yang berkaitan dengan umat Kristen dan Muslim.

"Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti," bunyi pernyataan JK yang dipersoalkan.

Di sisi lain, pihak JK membantah tuduhan tersebut. Dia menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan sebagai ajaran teologis, melainkan sebagai penjelasan mengenai dinamika konflik dan pentingnya meluruskan pemahaman untuk mencapai perdamaian.

Kasus ini menambah daftar polemik publik terkait batas antara kebebasan berpendapat, sensitivitas agama, dan penggunaan jalur hukum dalam merespons perbedaan pandangan di ruang publik.