Jakarta, IDN Times - Masa jabatan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI akan berakhir pada Desember 2022. Istana pun telah menyiapkan calon pengganti Andika.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah menyiapkan surat presiden (surpres) pergantian Panglima TNI.
"Surat presiden dalam rangka pergantian panglima itu sudah ada, tinggal soal waktu saja," ujar Ngabalin di Jakarta, Selasa (22/11/2022).
Ngabalin menjelaskan, Presiden Jokowi bukan kali pertama memilih Panglima TNI. Karena itu, dia meminta jangan ada pihak yang mendesak Jokowi untuk menentukan siapa calon panglima yang baru.
"Saya bilang tidak usah didesak-desak, presiden tahu kapan itu, karena semua jadwal di Istana ada, baik di Sekneg, di Sekretariat Kabinet, ada, maupun di kantor staf presiden juga ada," kata dia.
Ngabalin menegaskan, penentuan calon Panglima TNI merupakan hak prerogratif presiden.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, meminta agar Presiden Jokowi segera mengirimkan surat presiden (surpres) berisi nama calon Panglima TNI.
Hal itu lantaran Jenderal Andika Perkasa bakal memasuki masa pensiun pada 31 Desember 2022. Di sisi lain, DPR bakal memasuki masa reses pada 16 Desember 2022.
"Jadi, bila presiden memutuskan untuk dilaksanakan pergantian panglima, maka surpres usulan panglima harus dikirimkan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sebelum DPR melaksanakan reses," ungkap Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 November 2022.
Sesuai ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat (6), DPR harus memberikan persetujuan calon Panglima TNI yang diusulkan presiden, 20 hari setelah permohonan tersebut diterima DPR. Karena itu, kata Hasanuddin, surpres paling lambat harus diterima parlemen pada Jumat, 25 November 2022.
Proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan pun dapat dilakukan anggota DPR sebelum mereka memasuki masa reses. Namun, hingga Jumat, 18 November 2022 surpres belum juga diterima DPR.
"Kami di DPR RI masih menunggu, karena waktunya mepet, mohon atensi dari Istana," kata politikus PDI Perjuangan itu ketika dikonfirmasi, Jumat.