Ombudsman Usul agar Jokowi Buat Evaluasi Khusus untuk Para Menteri

01 Jul 2020, 08:38 WIB

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Jakarta, IDN Times - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida berharap teguran keras dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo kepada para menteri di kabinetnya dapat mengubah pola kerja mereka agar lebih baik lagi.

Sebab, Jokowi menilai selama pandemik ini terjadi di Indonesia para pembantunya tersebut masih bekerja secara biasa-biasa saja.

"Mudah-mudahan, setelah ada teguran terbuka dari Presiden Jokowi itu, ada perbaikan untuk bekerja secara luar biasa," kata Laode dikutip dari Antara, Rabu (1/7).

1. Laode menilai ada dua faktor yang menyebabkan presiden menegur para menterinya

IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya

Laode menilai, ada dua faktor yang menyebabkan presiden marah kepada para menterinya. Pertama, karena Jokowi menilai sebagian menterinya terlena dengan jabatan.

Kedua, lanjut dia, para menteri tidak kompeten untuk suatu tugas jabatan. Apalagi ketika situasi pandemik saat ini, tugas-tugas yang biasa dilakukan secara normal oleh aparatur sipil negara menjadi tidak bisa dilakukan lagi dengan cara normal.

"Maka para menteri atau pimpinan badan-badan eksekutif pun tidak bisa mengerahkan mereka untuk operasional tugas-tugas yang seharusnya dilakukan sebagaimana dalam kondisi normal sebelumnya," tuturnya.

2. Ombudsman minta Presiden Jokowi untuk evaluasi kinerja menteri

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Mantan Wakil Ketua DPD RI 2004-2009 dan 2009-2014 itu menyarankan kepada Jokowi agar mau melakukan evaluasi khusus kepada bawahannya tersebut.

Sebab, karena dua hal tersebut rakyat tak memperoleh pelayanan dengan baik dari aparat Kementerian dan Lembaga.

"Ini jelas merupakan bagian dari maladministrasi yang secara sadar atau tidak, dilakukan oleh para pembantu atau bawahan Presiden," ujarnya.

3. Presiden harus pertanyakan kenapa daya serap anggaran sangat kecil

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Ia berharap agar presiden mau mempertanyakan mengapa daya serap anggaran untuk penanganan COVID-19 masih sangat kecil, sementara banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah.

"Apakah Menkeu yang begitu ketat mengendalikan agar uang negara tak keluar? Inilah yang perlu diinvestigasi juga secara khusus agar presiden bisa menemukan solusi terbaik," kata dia.