Organda DKI: Pernah Kena COVID-19, Menhub Harusnya Lebih Sensitif!

Shafruhan mengatakan bahwa sarana transportasi merupakan salah satu aspek yang akan mempercepat penyebaran virus corona atau COVID-19. Bahkan, Organda DKI Jakarta siap merugi karena tak bisa beroperasi komersial. Sebab, menurutnya ini bukan persoalan bisnis melainkan kemanusiaan.

"Ini saya tidak mengerti apa yang dipikirkan Pak Menteri. Jika sudah tidak mampu berpikir diganti saja, kasihan Pak Presiden," ujarnya.

Salah satu keputusan Menkes dalam PSBB adalah membatasi pergerakan transportasi sehingga Organda DKI menilai keputusan Menhub Budi Karya tak tepat, terlebih sudah banyak yang sakit.

Hingga saat ini, Organda masih memantau bus AntarKota AntarProvinsi (AKAP) di jalan. Shafruhan mengakui bahwa ada sejumlah kendaraan yang masih lolos beroperasi namun penumpangnya tak banyak.

"Bisa saja dia lolos daro pengawasan petugas. Nah itu akan saya catat nomornya. Saya akan kontak nanti petugas yang jaga," jelasnya.

Organda DKI tak ingin penyebaran COVID-19 semakin bertambah. Untuk itu, ia berharap PSBB yang dilakukan Pemerintah Daerah tak dirusak oleh menteri. Safhuran meminta Menteri Budi Karya untuk bersabar karena menurutnya ia tak tak akan rugi.

"Secara materi rugi apa dia? Dia tetap digaji kok. Katakan 50 persen dipotong, menteri tetep digaji. Kalau kita, gak kerja, gak dapat uang. Kita mau berkorban karena apa boleh buat, kita mau semua rakyat Indonesia terselamatkan dari COVID-19," ujarnya.