Pajak-Pajak yang Dihapus Dendanya oleh Pemprov DKI hingga Akhir Tahun

16 Des 2021, 07:22 WIB

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan lanjutan Insentif Fiskal Daerah Tahun 2021 berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah.

"Kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan kebijakan ini, agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya di masa pandemik COVID-19," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, dalam keterangan resminya, Rabu (15/12/2021).

1. Sanksi administratif yang dihapus

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Khusus untuk penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat terlambat membayar pokok pajak, akan diberikan kepada Wajib Pajak yang membayar pokok piutang PBB-P2 untuk tahun pajak 2013 sampai tahun pajak 2020.

“Kemudian, Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok PKB untuk tahun pajak sebelum tahun 2021 dan tahun pajak 2021 serta Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak BBN-KB untuk penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya,” terang Lusiana.

2. Sanksi administratif karena terlambat bayar pajak hotel/hiburan/restoran/parkir dihapus

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Selanjutnya, penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat terlambat membayar pokok dan atau keterlambatan pendaftaran penyelenggaraan Pajak Reklame, diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang membayar pajak pada periode 14 sampai 31 Desember 2021.

Penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran setoran masa dan/atau Surat Ketetapan Pajak untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir diberikan kepada Wajib Pajak yang membayar pajak pada periode 14 sampai 31 Desember 2021.

3. Pemprov DKI juga berikan diskon pajak

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Selain menghapus denda, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan diskon pajak bagi masyarakat. Diskon ini berlaku bagi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, hingga pajak parkir.

Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak COVID-19, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal 2021.