Pakar Hukum: Sedang Pandemik COVID-19, Kenapa DPR Bahas Omnibus Law?

Bivitri menyebutkan salah satu wewenang yang dimiliki pemerintah dalam situasi darurat kesehatan masyarakat adalah memastikan warga negaranya terpenuhi hak asasinya.

"Kalau ada perusahaan yang seenaknya memecat buruhnya karena tidak bisa beroperasi, pendapatan kurang, dan sebagainya, pemerintah harus bertindak atas nama darurat kesehatan masyarakat," kata Bivitri.

"Memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi," lanjut dia lagi.

Bivitri juga mengkritisi DPR yang dinilai tidak berfokus pada pandemi yang tengah terjadi lantaran memilih membahas sejumlah RUU termasuk Omnibus Law.

"Kondisi darurat menyebabkan semua perhatian seluruh unsur lembaga negara harus fokus ke pandemik," kata Bivitri.

Menurut dia, menjadi tanggung jawab DPR untuk mengecek apakah tingkat pengangguran naik atau tidak dan bagaimana pekerja informal menghadapi pandemik ini.

"Jangan dulu ke wilayah lainnya yang sifatnya tidak prioritas di masa sekarang ini," sebut Bivitri.

"Yang cepat sekali bergerak itu justru masyarakat sipil," kata Bivitri.

Hal ini menurut dia menjadi salah satu kabar baik di tengah pandemik COVID-19 di Tanah Air. Gerakan-gerakan sosial yang berasal dari masyarakat juga dinilai Bivitri marak terjadi guna memberikan dukungan terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19.