Institusi baru itu tentu membutuhkan anggaran untuk pembiayaan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), hingga infrastruktur. Apalagi pemerintah berencana membangun 10 URI di beberapa lokasi.
Menhan Bekali 399 Pegawai BUMN yang Jadi Peserta Angkatan Perdana URI
Intinya Sih
- Menhan Sjafrie Sjamsoeddin membekali 399 pegawai BUMN dalam P3MD batch pertama di Kodiklat TNI, Serpong, sebagai program kaderisasi pemimpin strategis masa depan.
- Peserta menjalani pendidikan intensif sembilan bulan, dari pembentukan karakter hingga manajerial, keamanan siber, magang, dan penugasan; P3MD diproyeksikan menjadi embrio Universitas Republik Indonesia.
- ICW mengkritik rencana URI, termasuk pembangunan 10 kampus, sebagai potensi pemborosan di tengah efisiensi APBN serta menuntut kejelasan dasar hukum dan tata kelolanya.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada pekan ini memberikan pembekalan kepada peserta didik (serdik) Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) batch pertama di Kodiklat TNI, Serpong, Banten. Total ada 399 pegawai BUMN aktif yang terlibat dalam P3MD.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait mengatakan, P3MD merupakan program kaderisasi kepemimpinan yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk menyiapkan talenta-talenta terbaik menjadi pemimpin strategis masa depan, khususnya di lingkungan BUMN.
"Pesertanya merupakan 399 pegawai BUMN yang berasal dari berbagai perusahaan BUMN di seluruh Indonesia dan mengikuti pendidikan intensif selama 9 bulan," ungkap Rico kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, tahap pertama yang dijalani peserta saat ini adalah pembentukan karakter di Kodiklat TNI Serpong melalui pelatihan kedisiplinan, kepemimpinan, bela negara, wawasan kebangsaan, komunikasi, ketahanan fisik dan mental.
Selanjutnya peserta akan mengikuti pendidikan manajerial yang mencakup tata kelola, pengambilan keputusan, kepemimpinan strategis, transformasi hingga digital cyber security, sebelum menjalani magang serta penugasan di kementerian maupun BUMN.
Lalu, apa arahan dari Sjafrie bagi calon pemimpin BUMN tersebut?
1. Sjafrie berikan arahan mengenai pembentukan karakter bagi calon pemimpin
Jenderal bintang satu itu mengatakan, Sjafrie memberikan arahan terkait pembentukan karakter untuk menjadi calon pemimpin di masa depan. Ia disebut menekankan pentingnya integritas, wawasan kebangsaan, kemampuan berpikir strategis, dan semangat pantang menyerah sebagai pondasi kepemimpinan dalam menghadapi dinamika global.
"Selain itu juga diberikan arahan untuk mengemban tanggung jawab kepada bangsa dan negara," kata Rico.
Ia mengatakan, program itu diharapkan melahirkan pemimpin BUMN yang tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga memiliki karakter kuat, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
2. Sebanyak 399 peserta P3MD merupakan angkatan perdana dari URI
Ketika IDN Times tanyakan apakah 399 pegawai BUMN itu merupakan bagian dari institusi baru bernama Universitas Republik Indonesia (URI), Rico membenarkannya. P3MD, kata Rico, memang diproyeksikan sebagai embrio URI.
"Batch pertama sudah berjalan lebih dulu sebagai program transisi untuk menyiapkan model pendidikan kepemimpinan nasional bagi talenta terbaik Indonesia," katanya.
Ia menjelaskan, ke depan pendidikan dan pelatihan pegawai BUMN bakal berada di bawah Lembaga Administrasi Negara (LAN). Hal itu merupakan bagian dari penguatan peran LAN yang selama ini fokus pada pengembangan kapasitas ASN. Dengan begitu, pengembangan kepemimpinan bagi ASN dan BUMN dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
"Sedangkan, pada batch I ini, program masih dilaksanakan melalui kolaborasi BPI Danantara, BP BUMN, Kementerian Pertahanan dan Kemeniktisaintek," tutur dia.
Batch I, kata Rico, akan menjadi pondasi dalam pengembangan ekosistem pendidikan kepemimpinan nasional melalui URI.
3. ICW kritisi pembentukan URI sebagai pemborosan anggaran
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) di tengah kebijakan efisiensi APBN yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, pemerintah meminta masyarakat melakukan penghematan, namun di sisi lain malah membentuk institusi pendidikan baru.
"Pemerintah seharusnya memprioritaskan penguatan kualitas dan akses pendidikan yang sudah ada. Hingga saat ini masih terdapat berbagai persoalan yang mendasar, seperti ketimpangan akses pendidikan tinggi, tingginya biaya kuliah, keterbatasan daya tampung perguruan tinggi negeri, peningkatan kualitas dosen dan riset, serta kesejahteraan tenaga pendidik yang belum diselesaikan," ungkap peneliti ICW, Nisa Zonzoa dalam keterangannya.
"Jadi, alih-alih membentuk universitas baru, pemerintah seharusnya menyelesaikan berbagai persoalan khususnya di pendidikan tinggi," ucap dia.
Nisa menyampaikan, pemerintah perlu menjelaskan dasar hukum dan kedudukan kelembagaan URI secara jelas. Apalagi Peraturan Presiden yang menjadi dasar pembentukan URI belum diteken.
"Kejelasan dasar hukum penting untuk memastikan status kelembagaan, tata kelola, kewenangan, dan hubungan URI dengan sistem pendidikan tinggi nasional tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun tumpang tindih regulasi," ujarnya.
.jpg)
