Pakar: RUU Perampasan Aset Harus Fokus pada Pelaku yang Rugikan Negara

Hudi juga menyampaikan pandangannya mengenai ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ia mengaku tidak setuju dengan penerapan hukuman mati. Menurutnya, hukuman yang berat dan tidak memberikan peluang bebas justru dapat menjadi alternatif dalam memberikan efek jera kepada pelaku.

Ia mengusulkan agar hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman penjara dalam waktu sangat panjang, disertai hukuman tambahan berupa kerja sosial serta pencabutan hak-hak politik.

“Kalau berbicara hukuman mati, lebih baik hakim memberikan hukuman tambahan seperti kerja sosial dan hakim sebaiknya lebih baik menjatuhkan hukuman 1500 tahun penjara tanpa ada peluang bebas,” ujar Hudi.

Menurutnya, pelaku yang telah terbukti merugikan negara seharusnya tidak lagi diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan dalam birokrasi. Hudi menilai, pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi kelompok marginal dapat menjadi salah satu bentuk hukuman tambahan.

Hudi juga menekankan pentingnya hakim mempertimbangkan unsur mens rea atau niat jahat dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Menurut dia, berat ringannya hukuman tidak semestinya hanya didasarkan pada nominal kerugian negara. Apabila unsur mens rea terbukti, pelaku tetap harus mendapatkan hukuman yang berat.

“Tidak dilihat dari nominalnya kecil atau besar, selama mens rea-nya terpenuhi maka hukumannya harusnya berat,” kata Hudi.

Ia menilai besarnya nilai korupsi tidak selalu menggambarkan tingkat kesalahan pelaku. Menurutnya, seseorang yang memiliki niat melakukan korupsi akan melakukan korupsi lebih besar apabila memiliki kesempatan yang lebih besar.

Hudi juga mengimbau masyarakat agar tetap bersatu dan mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah mengalami revisi. Namun, ia menilai DPR masih memiliki kewajiban untuk memperjelas sejumlah substansi yang dinilai masih kabur dan berpotensi merugikan masyarakat.

Ia berharap RUU tersebut benar-benar diarahkan kepada pejabat atau pihak yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, bukan diterapkan secara luas kepada masyarakat.

Hudi juga menyebut adanya target penggunaan aturan tersebut pada 15 Desember. Namun, sebelum waktu tersebut, ia menilai substansi RUU masih perlu dicermati dan diperbaiki agar ketentuannya tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya.

“DPR mempunyai kewajiban untuk merubah substansi yang dianggap kabur yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga substansi RUU Perampasan Aset itu harus mengarah kepada pejabat yang melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara,” ucap Hudi.