Anggota DPR Dorong RUU Perampasan Aset Sasar Kejahatan Bank hingga Pajak
- Harris Turino mendorong RUU Perampasan Aset mencakup seluruh tindak pidana, bukan hanya korupsi.
- Usulan cakupan meliputi kejahatan perbankan, perpajakan, perdagangan orang, narkotika, senjata, dan organ.
- Pembahasan berikutnya antara DPR dan pemerintah masih menunggu DIM dari pemerintah.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tak boleh hanya menyasar tindak pidana korupsi. Dia mendorong aturan tersebut bisa diterapkan terhadap seluruh tindak pidana, termasuk kejahatan di sektor perbankan dan perpajakan.
"Mengenai Undang-Undang PA. Jangan nyangkut perbankan, gak bisa. Undang-Undang Perampasan Aset tidak bisa hanya kepada tindak pidana korupsi. Semua tindak pidana," ujar Harris dalam keterangannya, dikutip Sabtu (5/9/2026).
1. Usul bisa menyasar tindak pidana perdagangan orang, narkotika, senjata, hingga organ
Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino (dok. DPR RI) Menurut dia, sejumlah tindak pidana juga perlu dijerat dengan mekanisme perampasan aset. Di antaranya perdagangan orang, narkotika, senjata, hingga organ.
"Termasuk perdagangan orang, perdagangan narkotika, perdagangan senjata, perdagangan organ. Perbankan, perpajakan. Enak amat orang gelapin pajak gak bisa disita," kata dia.
2. Kejahatan di sektor perbankan memiliki dampak yang serius
ilustrasi bank (IDN Times/Arief Rahmat) Politikus PDIP ini menekankan tak boleh ada pengecualian dalam penerapan RUU Perampasan Aset. Dia menilai, kejahatan di sektor perbankan juga memiliki dampak yang serius.
"Karena ini menarik, kalau kita mau bersih ya bersih keseluruhan. Orang dagang narkoba, asetnya nggak bisa disita, ya, kan? Nah, kita tinggal tunggu, bareng-bareng kawal," kata dia.
"Karena ini menunggu pembahasan berikutnya kan antara DPR dengan pemerintah, kan. Kita menunggu DIM dari pemerintah. Nah, dan janji dari pimpinan DPR kan sudah jelas bahwa 15 Desember akan diketok di DPR RI, ya kan. Lalu selanjutnya kan ke pemerintah untuk mengeluarkan tanda tangan Presiden dan mengeluarkan peraturan pemerintahnya," sambung dia.
3. Diharapkan pengesahan RUU Perampasan Aset bisa bantu menciptakan Indonesia bersih dari kejahatan ekonomi
Ilustrasi penangkapan pelaku kejahatan (IDN Times/ Agung Sedana) Harris berharap, pengesahan RUU Perampasan Aset bisa membantu menciptakan Indonesia yang lebih bersih dari kejahatan ekonomi. Dia kembali menegaskan tidak boleh ada sektor yang dikecualikan.
"Harapannya Indonesia jadi lebih bersih dengan Undang-Undang PA ini, tapi gak bisa dikecualikan bahwa ini perbankan, jangan dong! Waduh, kejahatan perbankan juga sadis-sadis. Lebih sadis dari korupsi," ujar dia
