Jakarta, IDN Times - Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Yandri Susanto mengatakan, bila sistem pemilu kembali menggunakan proporsional tertutup, akan mencederai reformasi.
Sebab, sistem proporsional tertutup itu digunakan di era Orde Baru. "Kami dari awal mendorong proporsional tertutup," ujar Yandri dalam keterangannya, Kamis (1/6/2023).
Yandri kemudian mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertimbangkan smeua aspek ketika memutus. Oleh karena itu, MK harus memperhatikan putusannya agar tidak bertentangan dengan UUD 1945.
“Jangan sampai MK dianggap sebagai pembuat undang-undang, itu yang enggak boleh. Dia menguji undang-undang apakah bertolak belakang dengan UUD 1945,” ucap dia.
Sebelumnya, Ketua MK, Anwar Usman menegaskan tak ada kebocoran putusan terkait dengan sistem pemilu. Menurutnya, Hakim MK juga belum memutuskan terkait sistem pemilu apakah dengan proporsional tertutup atau terbuka.
"Apa yang bocor? Orang belum diputus," ujar Anwar di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/6/2023).
Anwar menerangkan, Hakim MK juga belum melakukan musyawarah untuk memutuskan sistem pemilu. Oleh karean itu, dia meminta kepada semua pihak untuk bersabar.
"Perkara itu belum diputus. Belum dimusyawarahkan, kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin tanggal 31 Mei setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan, apa putusannya? Tunggu saja," kata dia.
Dalam kesematan itu, Anwar menegaskan Hakim MK dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan semua hal. Oleh karena itu, ketika sudah ada putusan, tidak boleh lagi ada yang dikomentari.
"Nanti kalau sudah putus, gak boleh dikomentari lagi," kata dia.