Pansus Hak Angket Resmi Dibubarkan, Ini 10 Rekomendasi untuk KPK

KPK diminta agar menyempurkanakan struktur organisasi KPK agar mencerminkan tugas dan kewenangan lembaga antikorupsi itu, yang meliputi koordinasi, supervisi, pencegahan, dan monitoring.

KPK dianjurkan agar meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komnas HAM, dan pihak perbankan. Hal tersebut dianjurkan agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik.

Di dalam draft akhir rekomendasi tersebut, KPK disarankan membentuk lembaga pengawas yang diatur sendiri oleh lembaga antirasuah itu. Lembaga pengawas tersebut harus independen yang beranggotakan dari internal KPK, dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas agar tercipta check and balances.

KPK diharapkan dapat membangun networking atau jaringan kerja yang kuat dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan tugas. KPK juga diminta menempatkan kedua institusi itu sebagai counterpartner yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pansus Angket meminta KPK dalam menjalankan tugas penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku.

KPK juga diharap memperhatikan peraturan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, undang-undang yang mengatur tentang HAM, dan tata kelola yang mengatur tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara.  

KPK diminta agar dapat membangun sistem pencegahan yang sistematik dalam melaksanakan tugas tindakan-tindakan pencegahan (monitoring) tindak pidana korupsi, terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal tersebut dianjurkan agar KPK bisa mencegah korupsi yang menyalahgunakan keuangan negara.

Rekomendasi selanjutnya adalah, KPK diminta meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan hasil rekomendasi dari BPK.

DPR RI akan mendorong peningkatan anggaran KPK, untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam fungsi pencegahan seperti pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi.

Melalui hal itu, diharapkan KPK dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat agar kasus korupsi di masa mendatang akan berkurang.

KPK juga diminta memperbaiki tata kelola sumber daya manusia (SDM) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM atau kepegawaian.

Terakhir, KPK diminta agar lebih transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK, dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN), kepolisian, dan kejaksaan.