Jakarta, IDN Times - Partai Garuda menegaskan pihaknya menolak sistem proporsional tertutup pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Diketahui, saat ini sistem proporsional terbuka sedang digugat dan dilakukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI agar diubah menjadi sistem proporsional tertutup.
"Partai Garuda tentu saja menolak sistem pemilihan proposional tertutup," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda, Yohanna Murtika kepada IDN Times, Rabu (11/1/2023).
Yohanna menilai, sistem proporsional tertutup menyulitkan partai mencari kader potensial dan berkualitas untuk diusung maju sebagai calon legislatif (caleg).
"Tanggapan kami dari Partai Garuda, dengan adanya sistem pemilu proposional tertutup itu akan menyulitkan dalam hal mencari kader yang potensial dan berkualitas," ucap dia.
Di sisi lain, Yohanna juga menilai, masyarakat sebagai pemilih harus mengetahui siapa calon-calon yang duduk di kursi parlemen sehingga nantinya tidak ada jarak antara anggota legislatif dengan rakyat. Oleh sebab itu, Partai Garuda tegas mendukung sistem proposional terbuka.
"Masyarakat juga harus mengetahui siapa kelak yang akan menduduki kursi-kursi parlemen agar tidak ada gap (jarak) antara wakil rakyat dan masyarakat yang di wakilinya," tutur dia.
Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemilu, Ray Rangkuti, menilai pemberlakuan sistem proporsional tertutup akan menguntungkan partai tertentu.
Ia pun melihat sikap PDIP yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasannya pada Pemilu 2024 mendatang.
“Yang diuntungkan salah satunya adalah PDIP, karena mereka mendorongnya. Dengan menerapkan proporsional tertutup sebenarnya mau membekukan struktur kemenangan (pemilu) ini gitu lho,” kata Ray Rangkuti dalam diskusi yang digelar Paracyndicate bertajuk 'Proyeksi Politik 2023, Membaca Arah Pemilu 2024: Terbuka atau Tertutup?' di Jakarta Selatan, Rabu (4/1/2023).
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia ini menuturkan, jika sistem proporsional tertutup berlaku, maka akan terjadi penyempitan partai politik yang berkuasa pasca Pemilu 2024. Terlebih, sambungnya, ambang batas parlemen atau parliamentary treshold empat persen masih berlaku.
“Artinya apa? Jangan-jangan ini bagian dari skenario memformulasi penyempitan kesempatan parpol. Udah bisa diduga kok paling hebat lima partai politik kalau kita pakai proporsional tertutup, yang lainnya gak akan lolos di parlementary threshold,” ucap dia.