Partai Gerindra Putuskan Jadi Koalisi atau Oposisi Saat di Rakernas

Meski begitu, Riza menegaskan saat ini Gerindra belum memutuskan apakah akan bergabung dalam koalisi pemerintahan atau berada di luar karena akan diputuskan pada tanggal 16 Oktober mendatang saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

"Sikap resmi Partai Gerindra baru akan diputuskan dalam Rakernas di Hambalang, Bogor, pada 15-16 Oktober mendatang," tutur Riza. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI periode 2014-2019 ini menjelaskan, berdasarkan hasil perolehan suara pemilu legislatif 2019, lima partai politik pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf yang berada di parlemen memperoleh kursi DPR RI sekitar 60 persen.

"Ada yang beranggapan angka 60 persen itu masih rawan, sehingga perlu tambahan dukungan. Namun, jika semua partai berada di pemerintahan kurang baik juga, karena tidak adanya 'check and balances'," katanya.

Sebelumnya, sinyal Partai Gerindra gabung ke pemerintah semakin kuat setelah Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto berkunjung ke Istana Negara pada Jumat (11/10) kemarin. Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan ketum Partai Gerindra itu datang karena memenuhi undangan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Setelah pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan siap membantu pemerintahan Jokowi. 

"Kami akan beri gagasan, pertumbuhan (ekonomi) bisa tumbuh double digit," kata Prabowo. 

Jokowi pun membenarkan, pertemuan itu juga membahas kemungkinan Gerindra bergabung ke dalam koalisi pemerintah meski belum final.

"Tapi ini belum final. Kami sudah bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk koalisi kita," ucap Jokowi.

Apabila ini yang terjadi, maka hanya tersisa satu partai yang berada di oposisi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Sementara, dalam pandangan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Gerindra selama ini telah menjadi simbol partai oposisi yang telah menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Ia menyesalkan jika nantinya Gerindra memutuskan gabung ke pemerintahan. Sebab, hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi kurang berjalan. 

"Ini akan jadi kabar buruk bagi oposisi, karena hanya akan mungkin menyisakan PKS sebagai oposisi," kata Adi dilansir dari kantor berita Antara pada Sabtu (12/10).

Ia menegaskan dalam sebuah sistem demokrasi yang kuat dan sehat, meniscayakan partai oposisi yang kuat. Menurut dia, selama ini simbol partai oposisi ada pada Gerindra, bukan PKS, Demokrat atau PAN sehingga akan menjadi seperti lelucon apabila parpol yang dibentuk oleh Prabowo itu pada akhirnya gabung dalam pemerintahan.

"Tidak terbayangkan kalau Gerindra yang selama ini kritis, bahkan cukup ekstrem beda pendapat politiknya dengan Jokowi, tiba-tiba setiap hari harus muji-muji. Ada bentrokan psikologis yang tidak bisa dihindari," ujarnya.

Adi mengatakan kalau Gerindra mengambil sikap menjadi pendukung pemerintah, yang menjadi korban adalah masyarakat karena selama Pemilu 2019, mereka terbelah namun usai kompetisi politik, malah berbagi kursi di kabinet.

Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia menyebut Partai Gerindra akan ditinggalkan pendukungnya bila bergabung dalam koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak sadari, 68 juta pemilih setidaknya berharap Prabowo menjadi presiden, atau sekurang-kurangnya sebanyak itu tidak menyukai Jokowi. Jika hari ini kemudian Prabowo menjual kepercayaan publik dengan kursi kabinet, Gerindra terancam ditinggal pemilih," kata Dedi.

Gimana menurut pendapat kalian, guys?