Fraksi Gerindra Minta Pemprov DKI Terbitkan Kartu Janda Jakarta

21 Jul 2025, 17:52 WIB

Dini Suciatiningrum

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Jamilah Abdul Gani di rapat DPRD DKI/ YouTube DPRD DKI, Senin (21/7/2025)

Intinya sih...

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI terbitkan Kartu Janda Jakarta sebagai perlindungan sosial khusus kelompok janda.
Mereka juga meminta perhatian terhadap kader jumantik dan segera teralisasinya kenaikan anggaran dana operasional Kader Dasawisma.
Fraksi Partai Gerindra mendorong DPAPP untuk melakukan terobosan program yang mampu menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak di DKI Jakarta agar menurun atau nihil.

Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ). Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Jamilah Abdul Gani, mengatakan permintaan ini berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses.

"Program ini ditujukan bagi perempuan berstatus janda yang berusia 45 tahun sampai 60 tahun, tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ucapnya dalam Rapat Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025 di DPRD DKI, Senin (21/8/2025).

1. Bida jadi perlindungan kelompok janda

Transaksi Non-tunai KJP Plus Lewat EDC Bank DKI Tetap Lancar, (Dok/Istimewa)

Fraksi Gerindra juga meminta agar Kartu KJJ bisa menjadi instrumen perlindungan sosial khusus kelompok janda.

"KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut. Mohon Tanggapan," ucapnya.

2. Minta agar kader jumantik juga diperhatinkan

Kader Jumantik di KOta Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung segera teralisasinya kenaikan anggaran dana operasional Kader Dasawisma sebesar Rp250 ribu menjadi Rp 750 ribu dari sebelumnya Rp.500 ribu perbulan mulai September 2025.

"Namun harus disertai pengawasan oleh DPPAPP agar jangan sampai tidak efektifnya kader dalam bertugas atau rangkap dengan tugas lainnya seperti Kader Jumantik atau Posyandu yang juga semestinya didorong untuk mengalami kenaikan serupa," katanya.

3. DPAPP diminta agar punya terobosan

Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Ke-40 dilaksanakan di Istora Papua Bangkit, Jayapura (Dok. Humas KemenPPPA)

Fraksi Partai Gerindra juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPAPP) untuk melakukan sejumlah terobosan program yang mampu menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak di DKI Jakarta agar menurun atau nihil.

DPAPP juga harus memiliki program kolaborasi untuk mengajak komponen masyarakat yang berpotensi luas jangkauannya agar dapat bekerjasama mengantisipasi kekerasan.

"Selain itu juga, mengingat masih terbatasnya unit layanan konsultasi maupun konseling, maka DPAPP perlu melakukan penambahan tenaga konselor di lapangan selain petugas layanan aduan ataupun petugas pengawasan. Mohon Tanggapan !," ucapnya.