Dugaan Pungli Rutan Pondok Bambu, Dirjenpas Turunkan Tim Khusus
- Dirjenpas Mashudi mengerahkan tim khusus tingkat direktorat untuk menyelidiki dugaan pungli di Rutan Pondok Bambu, meski pemeriksaan awal Kanwil menyatakan tudingan tidak terbukti.
- Isu ini viral setelah unggahan Instagram menuduh pejabat Rutan Pondok Bambu, termasuk Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, melakukan pemerasan terhadap warga binaan.
- Unggahan menuding tarif Blok A mencapai Rp100-200 juta serta adanya fasilitas istimewa bagi seorang warga binaan; Ditjenpas menyatakan seluruh klaim masih diuji lewat penyelidikan.
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, menerjunkan tim khusus tingkat direktorat untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur. Langkah tegas ini diambil kendati pemeriksaan awal di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) menyatakan tudingan tersebut tidak terbukti.
“Sudah kita periksa atau keterangan semua petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) itu, hasil pemeriksaan kanwil tidak benar," kata Mashudi kepada IDN Times, Senin (31/8/2026).
1. Pemeriksaan lanjutan diambil alih direktorat
Kanwil Ditjenpas NTT razia di sejumlah lapas di Kupang. (Dok Ditjenpas NTT) Mashudi menegaskan komitmennya mengusut tuntas isu yang beredar. Kendati Kanwil Ditjenpas telah mengklarifikasi para pihak dan tidak menemukan indikasi pelanggaran, investigasi lanjutan tetap ditarik ke tingkat pusat.
Pemeriksaan ulang oleh tim pusat ini bertujuan memastikan transparansi serta menjamin tidak ada fakta hukum yang terlewat dalam proses penanganan perkara.
"Tapi saya turunkan dari direktorat turun periksa semuanya,” katanya.
2. Isu pungli Rutan Pondok Bambu viral di media sosial
Pada Kamis (24/7/2025) pagi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi melakukan inspeksi mendadak ke tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Tangerang yakni di Lapas Kelas IIA Tangerang, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang (Dok/Ditjenpas) Dugaan praktik pemerasan di Rutan Kelas I Pondok Bambu mengemuka usai diunggah akun Instagram @dewanperwakilannetizen.id. Unggahan tersebut langsung memicu sorotan publik usai menyebut jajaran pejabat rutan diduga memeras para warga binaan.
Dalam narasi yang beredar, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Kelas I Pondok Bambu dituding terlibat langsung dalam praktik pemerasan, termasuk terhadap seorang warga binaan berinisial NM.
3. Tudingan tarif Blok A mencapai Rp200 juta
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi di kantor Ditjenpas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). (IDN Times/Lia Hutasoit) Pengunggah menyebut adanya tarif fantastis berkisar Rp100 juta hingga Rp200 juta agar warga binaan bisa menghuni Blok A. Sementara narapidana yang tidak sanggup membayar disebut dipaksa menjadi pekerja kasar, seperti tukang cuci piring dan pakaian.
Selain pemerasan kamar, unggahan itu juga menuding adanya keistimewaan fasilitas bagi NM, termasuk kebebasan menggunakan telepon seluler di ruang KPR. Praktik menyimpang ini disinyalir tetap langgeng meski kepemimpinan rutan telah berganti.
Hingga kini seluruh tudingan di media sosial tersebut masih berstatus klaim sepihak. Pihak Ditjenpas memastikan pengusutan mendalam masih berjalan untuk menguji kebenaran kabar tersebut.
