PBB Perintahkan 174 Kader DPRD Terima Tuntutan Rakyat 17+8

03 Sep 2025, 22:39 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Jumpa pers jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Jaga ketenangan, kewaspadaan, dan solidaritas sosial
Dorong pemerintah hapus sumber kesenjangan sosial yang memicu kecemburuan masyarakat
Pemerintah harus memastikan akses keadilan bagi masyarakat tanpa harus viral

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Gugum Ridho Putra, memerintahkan 174 kadernya yang duduk di kursi DPRD se-Indonesia, untuk membuka diri dan menerima aspirasi masyarakat. Perintah ini menjadi tindak lanjut dari tuntutan Rakyat 17+8 yang secara khusus membahas peran partai politik.

"Partai Bulan Bintang mengimbau dan mewajibkan seluruh kader dan anggota Partai Bulan Bintang, khususnya 174 pejabat publik partai yang duduk di kursi DPRD se-Indonesia, untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat di lingkungan masing-masing melalui pertemuan forum dialog," ujar Gugum dalam jumpa pers di Markas Besar PBB, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).

1. Jaga ketenangan, kewaspadaan, dan solidaritas sosial

Polisi memukul mundur massa di DPRD Sumut dengan gas air mata pada demo, Jumat (29/8/2025) (IDN Times/Prayugo Utomo)

Selain itu, Gugum meminta seluruh kader, simpatisan, dan keluarga besar PBB, serta masyarakat umum untuk menjaga ketenangan, kewaspadaan, dan solidaritas sosial. Ia juga mengingatkan agar menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, maupun ajakan menuju tindakan destruktif dan anarkistis.

PBB juga mendukung pemerintah melakukan proses hukum yang transparan, objektif, dan akuntabel terhadap pihak yang terlibat dalam jatuhnya korban jiwa. Gugum menegaskan pentingnya aparat keamanan tidak bersikap represif, menjunjung tinggi profesionalisme, humanisme, dan menghormati hak asasi manusia sesuai konstitusi.

“Dalam hal ini, dialog terbuka dan penyampaian pendapat secara damai harus selalu diutamakan untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut dari masyarakat sipil maupun aparat negara,” jelasnya.

2. Dorong pemerintah hapus sumber kesenjangan sosial yang memicu kecemburuan masyarakat

Aksi demo di depan kantor DPRD Solo yang digelar oleh gabungan mahasiswa Soloraya. (IDN Times / Larasati Rey)

Gugum mendorong pemerintah untuk menghapus sumber-sumber kesenjangan sosial yang memicu kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat, termasuk perilaku memamerkan kemewahan fasilitas negara di tengah penderitaan rakyat.

“Partai Bulan Bintang percaya bahwa kedekatan emosional antara rakyat dan pemimpinnya adalah fondasi kepercayaan sosial yang tidak bisa dibangun dengan pencitraan, melainkan melalui sikap rendah hati, kesederhanaan, serta keteladanan moral,” tegas dia.

3. Pemerintah harus memastikan akses keadilan bagi masyarakat tanpa harus viral

Warga demo di depan Gedung DPR, Senin (1/9/2025). (IDN Times/Fadhliansyah)

Gugum juga meminta pemerintah memastikan akses terhadap keadilan dirasakan semua pihak, tanpa harus viral terlebih dahulu. Prinsip “No Viral, No Justice” menurutnya tak boleh menjadi kenyataan di Indonesia.

Sementara, Sekjen PBB, Yuri Kemal Fadlullah menegaskan bahwa PBB akan selalu mengedepankan jalan damai dan dialog.

“Partai Bulan Bintang siap menjadi penjembatan aspirasi rakyat untuk menyalurkan kritik dan saran secara konstruktif, serta terus memperjuangkan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berpihak kepada kepentingan umat dan bangsa,” kata Yuri.