Realisasi Fisik Infrastruktur Sumbar Pascabencana Capai 51,19 Persen
Realisasi fisik 18 program infrastruktur BMCKTR Sumbar mencapai 51,19 persen per 19 Oktober 2026, dengan realisasi keuangan 33,28 persen dari dana TKD Tambahan.
Perbaikan Jalan Padang Luar–Manggopoh senilai Rp13,8 miliar menangani tujuh segmen rawan longsor, dengan progres sekitar 40 persen dan target selesai 31 Desember 2026.
Di Sumbar, pemulihan jalan daerah telah mencapai 83,23 persen dan jembatan daerah 59,50 persen; jalan serta jembatan nasional di tiga provinsi terdampak sudah pulih 100 persen.
Jakarta, IDN Times - Pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatra Barat (Sumbar) terus berjalan. Hingga 19 Oktober 2026, realisasi fisik program infrastruktur yang dikelola Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar dengan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan mencapai 51,19 persen.
Pemerintah pusat mengalokasikan TKD Tambahan sebesar Rp534,98 miliar untuk Sumbar pada 2026. Dari jumlah tersebut, Rp453,56 miliar dialokasikan untuk sektor infrastruktur, termasuk Rp258,45 miliar yang dikelola BMCKTR dan Rp195,10 miliar melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK).
Salah satu proyek yang dikerjakan ialah perbaikan Jalan Provinsi Padang Luar–Manggopoh di Nagari Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Ruas ini menjadi bagian dari upaya memulihkan akses sekaligus mengurangi risiko bencana berulang.
1. Realisasi fisik infrastruktur mencapai 51,19 persen
Jalan Padang Luar. (dok. Tim Media Satgas PRR) Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, mengatakan anggaran TKD Tambahan yang dikelola instansinya digunakan untuk membiayai 18 program strategis infrastruktur dasar.
“Hingga Senin (19/10/2026), realisasi fisik secara keseluruhan telah mencapai 51,19 persen, sedangkan realisasi keuangan sebesar 33,28 persen. Porsi terbesar anggaran ini dimanfaatkan untuk rehabilitasi jalan provinsi sebesar Rp104,39 miliar, rekonstruksi jalan Rp49,03 miliar, penggantian jembatan Rp28,68 miliar, pembangunan jembatan Rp26,73 miliar, pengadaan jembatan bailey Rp14,20 miliar, serta pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp15,85 miliar,” ujar Armizoprades.
Ia optimistis seluruh paket pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026.
“Capaian realisasi fisik di angka 51 persen ini berjalan sesuai tahapan teknis, pengadaan, dan administrasi yang berlaku. Kami sangat optimistis seluruh paket pekerjaan dapat dituntaskan 100 persen sesuai target pada Desember 2026. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas selama proses pengerjaan di lapangan demi mewujudkan infrastruktur yang lebih kuat,” lanjutnya.
Pemerintah juga mengarahkan pemulihan infrastruktur transportasi periode 2026–2028 untuk mengembalikan aksesibilitas, mendukung mobilisasi orang dan barang, serta memperkuat ketahanan infrastruktur di kawasan rawan bencana.
2. Perbaikan Jalan Padang Luar–Manggopoh fokus pada titik rawan longsor
Ilustrasi Longsor. (IDN Times/Anjani Asra) Jalan Provinsi Padang Luar–Manggopoh di Nagari Sungai Landia menjadi salah satu ruas yang diperbaiki setelah terdampak banjir dan tanah longsor pada November–Desember 2025.
Bencana tersebut sempat memutus akses keluar-masuk Sungai Landia selama delapan hari. Sebanyak 15 titik longsor terjadi di sepanjang jalan provinsi, sementara 16 saluran irigasi warga rusak dan sejumlah permukiman terdampak.
Pada awal Mei 2026, hujan deras kembali memicu longsor yang menimbun permukiman dan menutup jalan provinsi. Kondisi ini turut menghentikan arus kendaraan dari Bukittinggi menuju Lubuk Basung.
Karena itu, pekerjaan perbaikan tidak hanya ditujukan untuk memulihkan akses, tetapi juga mengurangi risiko bencana berulang. Penanganan dilakukan pada tujuh segmen rawan longsor sepanjang Km 158+175 hingga Km 163+725.
Pekerjaan meliputi perbaikan struktur badan jalan, pembangunan bronjong dan dinding penahan tanah, relokasi trase menjauhi jurang, pemangkasan tebing, pembangunan saluran air, proteksi batuan, serta pengerasan aspal.
Engineer Pelaksana PT Pandora Energi Persada, Redi, mengatakan pekerjaan dimulai pada 22 Juli 2026 dan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026.
“Sampai pertengahan Oktober ini, progres fisik di lapangan sudah mencapai sekitar 40 persen,” kata Redi.
Paket pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak Rp13,8 miliar yang bersumber dari TKD Tambahan Pemerintah Provinsi Sumbar. Pengerjaannya didukung 40 tenaga kerja dan sejumlah alat berat.
3. Pemulihan jalan dan jembatan daerah masih berlangsung
Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026). (Dok. Satgas PRR) Pemulihan infrastruktur di Sumbar merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar. Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi tersebut, banjir dan tanah longsor pada November–Desember 2025 menyebabkan kerusakan pada 2.036 ruas jalan.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan tambahan TKD diberikan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah agar pemerintah daerah dapat bergerak paralel dalam pemulihan.
“Kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Dalam konferensi pers pada 5 Oktober 2026, Juru Bicara Satgas PRR, Amran, menyampaikan bahwa jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi tersebut telah pulih 100 persen. Namun, pemulihan jalan dan jembatan daerah masih berlangsung.
Di Sumbar, progres pemulihan jalan daerah mencapai 83,23 persen, sedangkan jembatan daerah mencapai 59,50 persen. Satgas PRR terus mengoordinasikan percepatan pemulihan bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.
Upaya ini diharapkan dapat memulihkan konektivitas warga, memperlancar distribusi barang dan logistik, serta memperkuat ketahanan infrastruktur di wilayah yang rawan terdampak bencana. (WEB)
