PDIP Belum Bersikap, Demokrat: Perlu Ada Penyeimbang Pemerintah

Kamhar mengatakan, Demokrat berpandangan bahwa menjadi oposisi maupun berkoalisi memiliki nilai penting yang sama dalam konteks pendewasaan peningkatan derajat demokrasi.

Namun, menurut dia, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka sebaiknya memang ada yang menjalankan roda pemerintahan, dan ada pula yang menjadi penyeimbang di luar pemerintah sehingga proses check and balances berjalan baik.

“Ada kontrol demokrasi terhadap kekuasaan,” ujar dia.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDIP belum menegaskan, partainya akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, sikap ini semakin menguatkan bahwa PDIP masih ingin berkomunikasi dengan Prabowo-Gibran di pemerintahan yang akan datang. Ia pun menyebut PDIP tidak konsisten dengan sikap politiknya.

“Sikap yang tak tegas sebagai oposisi ini justru menguatkan dugaan jika PDIP masih ingin bicara dengan Prabowo-Gibran untuk pemerintahan yang akan datang,” kata dia

Lucius menduga, PDIP masih membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memperhitungkan sikap politiknya di pemerintahan baru nanti.

Sikap seperti ini, kata dia, sering ditunjukkan oleh Megawati yang suka menunggu di penghujung waktu untuk memutuskan sesuatu.

“Mungkin ini kembali pada sikap Megawati yang kadang suka menunggu di penghujung dalam memutuskan sikapnya,” ujar dia.

Semestinya, kata Lucius, dengan situasi politik sekarang paling mudah bagi PDIP untuk menegaskan posisinya sebagai oposisi.

“Ini paling mudah karena sebagai parpol pengusung capres-cawapres yang gagal di Pemilu 2024, PDIP seharusnya tak perlu berenang dalam lobby-lobby politik untuk pemerintahan yang akan datang,” kata dia.

“PDIP tinggal  bilang saja bahwa mereka konsisten dengan sikap politik Pemilu 2024, karenanya mereka tak akan ikut cawe-cawe membicarakan konfigurasi pemerintahan yang akan datang,” imbuh dia.