Jakarta, IDN Times - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan transaksi janggal selama masa kampanye Pemilu 2024. PDI Perjuangan (PDIP) meminta temuan itu dibuka ke publik.
"Kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di DPP PDI Perjuangan, Jumat (15/12/2023).
Hasto mengingatkan perlu adanya wasit yang baik di antara partai politik dan calon anggota legislatif. Hal ini penting agar bisa memantau peristiwa yang terjadi.
"Misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui dari mana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara. Balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya," ujar Hasto.
Hasto mengatakan perlu ada pihak-pihak yang menghiung transaksi partai politik. Dengan begitu, pemilu bisa berjalan adil.
"Ini harus ada yang menghitung, berapa. Apakah partai-partai itu melaporkan? Berapa biaya pemasangan baliho? Berapa jumlah baliho yang dipasang?" ujarnya.
Sebelumnya, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya menemukan lonjakan transaksi janggal selama masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini ditemukan berdasarkan penelusuran daftar calon tetap.
"Tadi seperti misalnya terkait dengan pemilu ini kita dapat DCT kan. Nah dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK," kata dia saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).