Bandung, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo diisukan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya sudah memberikan masukan kepada Jokowi terkait perombakan susunan menteri Kabinet Indonesia Maju itu.
"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden, dan itu kewenangan Bapak Presiden, tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan," ujar Hasto di Bandung, Sabtu (28/1/2023).
Kendati, Hasto enggan menyebutkan menteri yang diusulkan PDIP untuk digantikan. Dia mengatakan, keputusan siapa yang akan di-reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.
"Tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ucap dia.
Terkait kebiasaan Jokowi melakukan reshuffle pada Rabu Pon, Hasto menyebut, memang setiap orang memiliki preferensi masing-masing dalam mengambil keputusan. Diketahui, 1 Februari 2023 merupakan Rabu Pon.
"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa, dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memanggil Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh, ke Istana pada Kamis (26/1/2023). Ketua DPP NasDem, Charles Meikyansyah, mengatakan Surya Paloh datang ke Istana sendiri tanpa didampingi pengurus DPP NasDem lainnya.
"Kalau isi pertemuannya, saya juga lagi konfirmasi kepada beliau yaitu apa saja," kata Charles, Jumat (27/1/2023).
Lebih lanjut, Charles menduga, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh membahas mengenai masalah bangsa. Menurutnya, pertemuan itu penting.
"Apalagi ini kan bertemu kepala negara yang sangat berpengaruh kuat di dunia hari ini, Pak Jokowi dan salah satu bapak bangsa juga kan, Pak Surya Paloh," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, mengatakan reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Namun, dia menyarankan kepada presiden agar mengevaluasi kinerja menterinya.
Djarot kemudian menyoroti kinerja dua menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, pada periode pertama, Jokowi sudah bisa melakukan swasembada beras, namun pada akhir 2022 pemerintah mencanangkan impor.
"Tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik. Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit petani," ucap Djarot, dalam rekaman suara yang diterima IDN Times, Senin (26/12/2022).
Oleh karena itu, Djarot yang juga anggota Komisi IV DPR RI meminta kepada Bulog dan Kementerian Pertanian membuka stok beras di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah benar impor beras harus dilakukan.
Djarot juga menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Djarot menerangkan, tujuan evaluasi itu agar semua program kerja Jokowi di akhir masa jabatannya tercapai seluruhnya.
"Mentan dievaluasi, Menhun (Menteri LHK) dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata dia.