Jakarta, IDN Times - Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada satuan kerja sampel Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Dari hasil survei ditemukan bahwa kinerja pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan satuan kerja sampel ZI dan WBK berada pada kategori sangat baik meski terdapat beberapa kendala.
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara.
Dalam hal ini yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, hingga lembaga independen yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang.
Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan, indikator pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang efisien dan efektif.
“Pelayanan memperlihatkan birokrasi yang tidak berbelit-belit dan tampak diada-adakan, serta pelayanan yang bersih melayani tidak memberikan peluang untuk terjadinya maladministrasi,” jelas Dr. Euis Setiawati, M.Pd. dalam makalahnya.
Dalam makalah tersebut, Euis juga menilai diperlukan reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dimulai dengan penataan peraturan perundang-undangan.
Di antaranya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Survei terbaru yang dilakukan oleh Transparency International, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara di dunia pada Indeks Persepsi Korupsi tahun 2017. Skor yang diperoleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut adalah 37, skor ini masih sama seperti hasil yang didapat Indonesia di tahun sebelumnya. Salah satu yang menjadi komponen penentu dalam menilai IPK adalah pelayanan publik, kepastian hukum, dan kemudahan dalam pelayanan.
Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK), merupakan indeks komposit/gabungan yang mengukur persepsi publik terhadap korupsi di negara-negara di dunia. Sejak diluncurkan pada 1995, IPK telah digunakan banyak negara sebagai rujukan tentang situasi korupsi secara periodik dari tahun per tahun.
Kementerian Agama (Kemenag) adalah salah satu institusi pemerintah yang memiliki jumlah satuan kerja terbanyak, yaitu 4.484 Satker.
Berdasarkan hasil laporan PMPZI, daftar Satker yang sudah membuat penilaian Zona Integritas Tahun 2018 baru 656 Satker. Hal ini menunjukan, bahwa pelayanan publik pada Kemenag melalui pembangunan Zona Integritas masih menjadi kendala.
Pada hasil survei tersebut, Euis menyimpulkan model pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan di satuan kerja sampel Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi berada pada kategori sangat baik.
Meski begitu, ia merekomendasikan beberapa hal agar kualitas pelayanan publik bisa lebih baik, yakni sebagai berikut.
1. Direkomendasikan untuk Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan untuk memperbanyak satuan kerja yang diajukan dalam penilaian Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi.
2. Direkomendasikan untuk Kantor Kemenag di setiap provinsi untuk melakukan penilaian pembangunan ZI serta mendukung kantor Kemenag di kota nya agar diajukan dalam penilaian.
3. Direkomendasikan untuk satuan kerja yang akan membangun ZI dan WBK untuk membangun model pelayanan dengan memperhatikan:
Sementara itu, untuk ke depannya Balitbang dan Diklat Kemenag menilai diperlukan adanya reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bisa memberikan pelayanan kepada publik secara optimal. (WEB)