Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan, UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur pembentukan dua badan baru terkait perampasan aset.
Pertama, Badan Pengelola Perampasan Aset yang bertugas mengelola aset hasil rampasan dari para pelaku tindak pidana. Kehadiran lembaga baru ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengelolaan aset dari institusi penegak hukum sehingga potensi konflik kepentingan dapat dihindari.
"Badan Pengelola apa namanya Perampasan Aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, Komisi III DPR juga telah melakukan studi literatur terkait pembentukan badan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa di sejumlah negara, lembaga pengelola aset hasil rampasan tindak pidana dibentuk secara terpisah dari institusi penegak hukum.
"Dan di banyak negara, ya, lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan eee perampasan aset, aset dengan eee penegak hukumnya yang sudah ada, gitu," ujarnya.
Kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan ini bertugas mengawasi proses hukum perampasan aset agar UU Perampasan Aset tidak menjadi alat kekuasaan.
"Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," ujar dia.
Diketahui, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini setelah 18 tahun bergulir di parlemen.
RUU Perampasan Aset terdiri dari 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
Ruang lingkup RUU Perampasan Aset juga diperluas ke berbagai tindak pidana, mulai dari narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, dan perdagangan orang.
Kemudian, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Ia memastikan RUU Perampasan Aset telah disetujui delapan fraksi dalam pengambilan keputusan pada tingkat pertam
Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Habiburokhman: UU Perampasan Aset Atur Pembentukan Dua Badan Baru
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman usul Presiden Prabowo Subianto terbitkan Perppu atur penyadapan ilegal. (IDN Times/Amir Faisol).
Take a Deeper Read
Curated For You
- DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tak Diatur RUU Perampasan Aset19 Nov 2026, 12:13 WIB
Editorial Team
EditorIlyas Listianto Mujib
Related Article
Menhut soal Translokasi Badak Jawa: Bukan Ide Pak Hashim, Dikaji Sejak 80-an19 Nov 2026, 23:57 WIB
Menhan Sjafrie: 514 Batalyon di Kabupaten Bukan Upaya Militerisasi Daerah19 Nov 2026, 23:56 WIB
Australia Jatuhkan Sanksi Baru bagi Pemukim Ilegal di Tepi Barat19 Nov 2026, 23:53 WIB
PBB Catat Kekerasan Bersenjata di Haiti Tewaskan 4.595 Jiwa19 Nov 2026, 23:50 WIB
Bahrain Vonis Seumur Hidup 64 Terdakwa Terorisme Terkait Iran19 Nov 2026, 23:48 WIB
Iran Tolak Inspeksi Nuklir PBB sampai Perang Timur Tengah Berakhir19 Nov 2026, 23:44 WIB
Dua Penembakan Massal di Afrika Selatan Renggut 17 Korban Jiwa19 Nov 2026, 23:40 WIB
Habiburokhman: UU Perampasan Aset Atur Pembentukan Dua Badan Baru19 Nov 2026, 23:40 WIB
Lithuania Bangun Pembatas di Perbatasan Rusia usai Sabotase di Estonia19 Nov 2026, 23:37 WIB
Cegah Konten Radikal dan Kejahatan Siber, Yordania Blokir Telegram19 Nov 2026, 23:34 WIB
Pertempuran di Yaman Terus Berlanjut, 340 Ribu Orang Mengungsi19 Nov 2026, 23:30 WIB
Hujan Gol di GBLA, Persib Bantai Shan United 6-0 19 Nov 2026, 23:30 WIB
Geng Kriminal Haiti Bunuh Warga yang Simpan Foto Presiden El Salvador19 Nov 2026, 23:29 WIB
Parlemen AS Desak Investigasi Pembangunan Tembok Perbatasan Meksiko19 Nov 2026, 23:27 WIB
Iran Bantah Tuduhan Rencana Serangan Senjata Kimia di Washington19 Nov 2026, 23:23 WIB
Kalla Group Klaim Menang Sengketa Lahan di Tanjung Bunga, GMTD Membantah19 Nov 2026, 23:22 WIB
Armenia Tegaskan Tak Akan Gabung NATO, Lebih Pilih Uni Eropa19 Nov 2026, 23:21 WIB
Kurikulum SMK Tak Sesuai Industri, Lulusan Sulit Cari Kerja?19 Nov 2026, 23:20 WIB
Ribuan Warga Slovakia Demo Tolak PM Fico di Peringatan Revolusi Velvet19 Nov 2026, 23:18 WIB
Tangkal Serangan Iran, Militer AS Ngebut Bangun 17 Bunker di 3 Negara19 Nov 2026, 23:15 WIB
Trending in News
See More- Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Khoirul Hadziq Diperiksa KPK19 Nov 2026, 14:07 WIB
- Momen Prabowo Duduk dengan Putin di Jamuan KTT APEC 2026 Shenzhen19 Nov 2026, 08:50 WIB
- Pertama dalam Sejarah, Wahana Voyager 1 Capai Jarak Satu Hari Cahaya19 Nov 2026, 13:36 WIB
- BEM SI Ingatkan Kegaduhan Isu Wapres Jangan Kaburkan Penderitaan Rakyat19 Nov 2026, 14:32 WIB
- PBB: Operasi Baru Israel di Gaza Tengah Ancam 18 Ribu Warga19 Nov 2026, 14:36 WIB