Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman usul Presiden Prabowo Subianto terbitkan Perppu atur penyadapan ilegal. (IDN Times/Amir Faisol).

  • UU Perampasan Aset mengatur pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset yang terpisah dari penegak hukum untuk mengelola aset rampasan dan mencegah konflik kepentingan.
  • Badan Pengawas Perampasan Aset juga akan dibentuk secara independen untuk mengawasi proses perampasan, mencegah penyalahgunaan undang-undang sebagai alat kekuasaan atau pemerasan.
  • DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun pembahasan; cakupannya meliputi korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan berbasis teknologi informasi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
19/11/2026

Habiburokhman menyampaikan bahwa UU Perampasan Aset mengatur pembentukan dua badan baru. Pernyataan itu disampaikan di Gedung DPR, Jakarta.

hari ini

DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna setelah 18 tahun bergulir di parlemen.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    RUU Perampasan Aset mengatur pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
  • Who?
    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan rencana tersebut, sementara DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset.
  • Where?
    Habiburokhman menyampaikan pernyataan di Gedung DPR, Jakarta.
  • When?
    Pernyataan disampaikan Kamis (19/11/2026), sementara pengesahan RUU digelar hari ini.
  • Why?
    Pemisahan badan pengelola dari penegak hukum dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan dan mencegah penyalahgunaan UU.
  • How?
    Badan Pengelola bertugas mengelola aset hasil rampasan, sedangkan Badan Pengawas mengawasi proses hukum perampasan aset.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

DPR membuat aturan tentang aset yang dirampas dari pelaku tindak pidana. Habiburokhman menjelaskan akan ada badan untuk mengelola aset dan badan untuk mengawasinya. Badan itu dibuat terpisah dari penegak hukum supaya tidak ada konflik kepentingan. DPR juga mengesahkan RUU Perampasan Aset setelah lama dibahas di parlemen.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan aset dari institusi penegak hukum dapat memberi ruang bagi pengelolaan yang lebih terarah. Rencana ini juga menunjukkan adanya perhatian terhadap potensi konflik kepentingan serta kekhawatiran masyarakat mengenai penggunaan UU Perampasan Aset sebagai alat kekuasaan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan, UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur pembentukan dua badan baru terkait perampasan aset.

Pertama, Badan Pengelola Perampasan Aset yang bertugas mengelola aset hasil rampasan dari para pelaku tindak pidana. Kehadiran lembaga baru ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengelolaan aset dari institusi penegak hukum sehingga potensi konflik kepentingan dapat dihindari.

"Badan Pengelola apa namanya Perampasan Aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, Komisi III DPR juga telah melakukan studi literatur terkait pembentukan badan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa di sejumlah negara, lembaga pengelola aset hasil rampasan tindak pidana dibentuk secara terpisah dari institusi penegak hukum.

"Dan di banyak negara, ya, lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan eee perampasan aset, aset dengan eee penegak hukumnya yang sudah ada, gitu," ujarnya.

Kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan ini bertugas mengawasi proses hukum perampasan aset agar UU Perampasan Aset tidak menjadi alat kekuasaan.

"Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," ujar dia.

Diketahui, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini setelah 18 tahun bergulir di parlemen.

RUU Perampasan Aset terdiri dari 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.

Ruang lingkup RUU Perampasan Aset juga diperluas ke berbagai tindak pidana, mulai dari narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, dan perdagangan orang.

Kemudian, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Ia memastikan RUU Perampasan Aset telah disetujui delapan fraksi dalam pengambilan keputusan pada tingkat pertam

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More