Jakarta, IDN Times - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai seniman Yos Suprapto telah mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disebabkan dibredelnya pameran tunggal lukisan karya Yos di Galeri Nasional.
"Telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan Yos Suprapto sebagai korbannya. Negara telah berperan aktif dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia," ujar Pengacara Publik LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).
LBH Jakarta menilai negara aktif berperan melakukan pelanggaran HAM lantaran Direktur Galeri Nasional merupakan pejabat dari badan publik yang berada di bawah Museum dan Cagar Budaya di bawah Kementerian Kebudayaan. Selain itu, masalah ini juga melibatkan struktur pemerintah hingga tingkat kementerian.
"Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 100 hari Pemerintahan baru, struktur ketatanegaraan dalam kementerian/lembaga bentukan baru Rezim Prabowo Subianto yang membidangi Kebudayaan, mulai dari Menteri Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kepala Museum dan Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia telah gagal dalam menjamin ekosistem kebebasan berekspresi khususnya ekspresi seni dalam mendukung pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia," ujarnya.
LBH Jakarta menilai Yos Suprapto mengalami kerugian materil karena pemberedelan ini. Yos pun berhak mendapatkan pemulihan sebagai korban pelanggaran HAM dan menuntut ganti rugi pada pemerintah.
"Kami mendesak Presiden, Menteri, Kepala Museum dan Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia untuk bertindak demokratis dan segera membuka pameran seni tunggal Yos Suprapto di Galeri Nasional Indonesia," ujarnya.
Seperti diketahui, Yos Suprapto gagal memamerkan 30 karya lukisannya di Galeri Nasional pada 19 Desember 2024. Galeri Nasional melalui kurator bernama Suwarno Wisetrotomo meminta Yos menurunkan lima dari 30 lukisan yang akan dipamerkan.
Namun, Yos menolak permintaan tersebut.