Pemerintah Akan Perbaiki Toko Hingga Rumah yang Terimbas Demo Papua

06 Sep 2019, 14:15 WIB

(Ilustrasi) IDN Times/Muhammad Khadafi

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menjamin akan memperbaiki kantor-kantor pelayanan publik, toko serta rumah penduduk yang rusak saat aksi demonstrasi di Jayapura, Papua, Agustus lalu. Komitmen merupakan amanat dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, melakukan kunjungan ke Jayapura, Papua, Selasa (3/9), untuk melakukan pendataan dan inventarisasi.

“Kami datang ke Jayapura untuk melihat langsung kerusakan kejadian demo kemarin. Mudah-mudahan kalau sudah di inventarisasi dan diidentifikasi bisa cepat ditangani,” kata Basuki sepertio dikutip dari laman Setkab.go.id, Jumat (6/9).

1. Bangunan milik pemerintah

(Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) www.twitter.com/@BPSDM_PUPR

Sejumlah gedung milik pemerintah mengalami kerusakan. Adapun yang terjadi seperti di Gedung Bea Cukai yakni bagian depan bangunan terlihat kaca dalam keadaan pecah, dinding serta kusen jendela dan pintu bangunan hangus terbakar. Kondisi Kantor Majelis Rakyat Papua, seluruh bangunannya habis terbakar hanya tersisa dinding-dinding yang juga kondisinya sudah terkelupas.

Selain itu, kantor KPU Papua juga dalam keadaan rusak berat. Bagian depan bangunan jendela, kaca, plafon habis terbakar. Sementara bangunan bengkel workshop bagi para penghuni lapas yang berada di dalam lapas Kelas II Abepura seluruh bangunan habis terbakar hanya tersisa dinding-dinding yang juga kondisinya sudah terkelupas.

2. Kunjungi kios dan rumah penduduk

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Di samping meninjau bangunan milik pemerintah, Basuki juga meninjaui sekitar 200-an kios-kios dan rumah penduduk yang mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut. Basuki langsung memerintahkan jajaran Kementerian PUPR untuk melakukan pembersihan terhadap puing-puing dari bangunan warga yang rusak.

3. Kebutuhan anggaran untuk merekonstruksi bangunan pemerintah

IDN Times/Arief Rahmat

Dari sisi kebutuhan anggaran, rekonstruksi bangunan milik pemerintah yang rusak diperkirakan mencapai Rp100 miliar. Dana yang bakal digunakan melalui APBN. Sementara untuk kios dan rumah penduduk yang rusak akan menggunakan dana stimulan yang berasal dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan presiden,” ungkapnya.