Pemerintah Belum Ingin Bentuk Timsus Kasus Penyadapan

Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada jajaran Bareskrim untuk mengusut tuntas kasus penyadapan yang terjadi. Pemerintah tidak berniat membentuk tim gabungan eksternal karena institusi kepolisian dinilai sudah memiliki kewenangan penuh yang diatur oleh undang-undang untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan akuntabel tanpa intervensi pihak luar.

"Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak Kapolri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," kata Yusril.

Yusril mengatakan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan. Tim penyidik bekerja secara maraton setiap hari untuk menghimpun seluruh alat bukti yang diperlukan serta memeriksa para saksi guna memastikan konstruksi hukum terbangun kuat.

"Penyidikan ini kan berkembang terus, malam-malam itu juga saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan," ujar Yusril.

Pemerintah memastikan penegakan hukum berjalan sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku. Setiap langkah penahanan dan penetapan status hukum dilakukan berdasarkan bukti-bukti permulaan yang sah tanpa pandang bulu demi menjaga keadilan substansial di tengah masyarakat.

"Hukum itu harus tegas di mana batas, di mana caranya, ketika dilakukan penahanan, dilakukan pemeriksaan, ditetapkan status sebagai tersangka," ujarnya.