Bukan Cuma Penyadapan, Walhi Sebut Ada Upaya Pembungkaman Masyarakat
Walhi menilai dugaan penyadapan dan serangan digital terhadap aktivis, jurnalis, serta masyarakat sipil berpotensi membungkam kritik dan kebebasan berekspresi.
Muhamad Isnur mengaku mengalami gangguan komunikasi sejak 2019, sementara temuan forensik digital disebut mencakup 22 ribu nomor telepon, dengan data 6.000 nomor diselamatkan.
Isnur menyebut laporan dugaan serangan digital belum diproses kepolisian dan mendesak pengesahan UU Penyadapan, pengawasan pengadilan, serta reformasi kelembagaan.
Jakarta, IDN Times – Anggota Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Muhamad Isnur, menyatakan apa yang terjadi hari ini lebih dari sekadar penyadapan, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk pembungkaman.
Hal tersebut dikarenakan korban bukan hanya menyasar satu orang, melainkan mengancam siapa saja yang berani menyuarakan kritik terhadap kekuasaan.
Isnur menilai dugaan penyadapan dan serangan digital terhadap aktivis, jurnalis, hingga masyarakat sipil tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran privasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak warga negara dan kebebasan berekspresi.
"Akhirnya, masyarakat sipil, korban, jurnalis, bahkan oposisi politik, tidak punya ruang untuk bagaimana prosedur menegur itu," kata dia dalam Konferensi Pers Walhi mengenai situasi Indonesia saat ini dan penegakan hukum karhutla, Jakarta, Senin (9/11/2026).
1. Isnur mengaku mengalami dugaan penyadapan sejak 2019
ilustrasi penyadapan (pexels.com/Sora Shimazaki) Isnur mengungkapkan, nomor teleponnya telah mengalami gangguan komunikasi sejak 2019. Kondisi tersebut semakin meningkat dalam setahun terakhir, terutama ketika dirinya mengadvokasi sejumlah isu sensitif seperti Papua, demonstrasi, film pesta babi dan kebebasan berekspresi.
"Jadi kami beberapa kali rapat, saya coba mengurangi keamanan gitu ya, saya coba rapat-rapat tertentu yang saya tidak pakai skema keamanan, bocor," ujar dia.
2. Penyadapan dapat menjadi manipulasi digital
Ilustrasi peretasan akun digital (IDN Times/Arief Rahmat) Isnur mengatakan, ancaman terhadap masyarakat sipil tidak hanya berupa penyadapan komunikasi, tetapi juga dugaan pengambilalihan akun dan manipulasi informasi digital.
"Dan bukan hanya menyadap, mereka bisa mengubah. Mereka mengambil alih WhatsApp-nya, dan WhatsApp-nya kemudian dibikin propaganda kebencian," kata Isnur.
Ia menilai, praktik semacam ini berbahaya karena teknologi digital dapat digunakan untuk membentuk narasi yang merugikan seseorang.
3. Forensik digital menyebut penyadapan mencakup 22 ribu nomor
Ilustrasi Telepon. (IDN Times/Aditya Pratama) Isnur juga menyampaikan informasi mengenai temuan forensik digital terkait dugaan penyadapan terhadap 22 ribu nomor telepon.
Ia menyebut 6.000 nomor didalamnya, yang datanya berhasil diselamatkan.
Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan persoalan penyadapan berpotensi memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada yang selama ini diketahui masyarakat.
"Jadi ini adalah situasi di mana yang saya tuh sangat kecewanya adalah mengapa perhatian negara menjadi serius ketika menyadap presiden? Kami sudah bertahun-tahun mengadvokasi ini. Menyakut ribuan orang. Menyakut kerja-kerja jurnalistik, kerja-kerja masyarakat sipil, kerja-kerja pembeli lingkungan," ujar Isnur.
4. Penyadapan dinilai dapat membungkam kebebasan masyarakat
Remaja di Kemelut Demonstrasi Dimobilisasi dan Terprovokasi (Ilustrasi) (IDN Times/Aditya Pratama) Isnur menilai, praktik penyadapan dan serangan digital dapat menciptakan ketakutan sehingga masyarakat memilih untuk tidak menyampaikan kritik.
Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh orang yang menjadi target, tetapi juga masyarakat luas yang membutuhkan ruang aman untuk menyampaikan pendapat dan mengungkap fakta.
Ia mengingatkan, ketika aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil tidak lagi leluasa bersuara, kepentingan publik juga ikut dirugikan.
"Yang rugi siapa? Yang rugi rakyat. Rakyat akan kehilangan kesempatan berbicara," tegasnya.
5. Laporan dugaan penyadapan dan serangan digital tidak ditindaklanjuti
Ilustrasi lapor polisi. (IDN Times/ Agung Sedana) Isnur mempersoalkan penanganan laporan koalisi masyarakat sipil terkait dugaan penyadapan dan serangan digital terhadap masyarakat sipil, aktivis maupun jurnalis.
Menurutnya, sejumlah laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum kerap tidak mendapatkan penanganan.
Ia menilai, tidak adanya tindak lanjut serta mekanisme perlindungan yang jelas, membuat korban kesulitan memperoleh keadilan.
"Semua laporan koalisi terkait penyadapan, terkait digital attack, bahkan pengambilalihan sosial media, tidak ada yang diproses oleh kepolisian," ungkapnya.
6. Isnur desak pengesahan UU Penyadapan dan reformasi kelembagaan
ilustrasi undang-undang (IDN Times/Aditya Pratama) Dalam hal ini, Isnur mendesak DPR segera menyelesaikan pembahasan Undang-Undang Penyadapan yang dinilai penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak warga negara.
Ia menegaskan, penyadapan harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas, berada dalam pengawasan, serta memperoleh izin pengadilan.
"Ini sudah hampir 16 tahun ya, 2010 ya, 16 tahun langsung, putusan MK, gak ada kabarnya," kata dia.
Selain itu, Isnur mendorong reformasi kelembagaan agar institusi negara tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan politik maupun kekuasaan.
Menurutnya, seluruh lembaga negara, termasuk aparat penegak hukum dan institusi intelijen, harus berada dalam sistem pengawasan yang kuat.
"Siapapun ya, mau DPR, mau MA, Presiden, mau Istana, mau Kepolisian, mau Intelijen, harus diawasi. Karena terbukti selama ini mereka menyalahgunakan kebenaran" tutup Isnur.
