Hasil Sadapan Listyo Dkk Dibuka ke Publik? Yusril: Terserah Penyidik
Yusril menyerahkan keputusan publikasi hasil penyadapan Presiden Prabowo kepada penyidik yang menangani perkara.
Pemerintah belum berencana membentuk satgas khusus dan mempercayakan pengusutan kepada Mabes Polri melalui Bareskrim.
Penyidik masih memeriksa saksi, menghimpun alat bukti, dan mendengarkan keterangan ahli.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan keputusan mengenai keterbukaan hasil penyadapan Presiden Prabowo Subianto kepada penyidik. Publikasi hasil sadapan yang menjadi bagian dari penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara itu bergantung pada pertimbangan kepolisian.
"Ya terserah penyidik juga kan, dikomunikasi kepada publik," kata Yusril di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Table of Content
1. Penyidik punya kewenangan membuka hasil sadapan
Konferensi pers Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. (IDN Times/Lia Hutasoit) Yusril tidak memastikan apakah materi hasil penyadapan akan dipublikasikan kepada masyarakat. Dia menyerahkan keputusan tersebut kepada penyidik yang menangani perkara, termasuk mengenai informasi apa yang dapat disampaikan ke publik selama proses hukum berlangsung.
Sebelumnya, saat ditanya mengenai kemungkinan publik mengetahui hasil penyadapan dia menjelaskan penyidikan itu masih berlangsung sampai sekarang.
2. Pemerintah tak bentuk satgas khusus
Bareskrim Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal (IDN Times/Lia Hutasoit) Di tengah proses pengusutan, Yusril mengatakan pemerintah belum memiliki rencana membentuk satgas khusus. Presiden Prabowo telah mempercayakan penanganan perkara kepada Mabes Polri melalui Bareskrim, termasuk mendalami dugaan keterkaitan penyadapan dengan tindak pidana makar.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apapun. Bahwa presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan, dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," ujarnya.
3. Penyidikan masih kumpulkan alat bukti
Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana) Yusril menyebut pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung. Keterangan para ahli juga didengarkan untuk memperkuat proses penyidikan. Dia meminta persoalan teknis temuan perkara disampaikan langsung oleh pihak yang berwenang menangani penyidikan.
"Dan setelah itu di-follow up dan ya perkembangannya dapat diikuti dari apa yang saya ceritakan kepada publik, perkembangan itu masih berlangsung sampai sekarang, dan sampai hari ini tersangkanya belum bertambah, tapi penyidikan terus dilakukan dan saksi-saksi juga terus diperiksa dan alat bukti juga terus dihimpun, dan pendapat para ahli juga didengar, karena pendapat ahli juga merupakan satu alat bukti dalam persidangan pidana," kata dia.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mencuat setelah Bareskrim Polri mengusut dugaan intersepsi elektronik ilegal terhadap sejumlah pejabat negara.
Perkara ini awalnya menjerat tiga orang, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Dalam perkembangan berikutnya, Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidik menerapkan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 UU ITE. Pengusutan perkara kemudian berkembang ke dugaan tindak pidana makar sebagaimana Pasal 191 sampai 193 KUHP, yang masih didalami penyidik.
