Wamen PPPA: Psikolog Forensik Cegah Korban Mengalami Trauma
Veronica Tan mendorong keterlibatan psikolog forensik agar proses hukum memahami kondisi korban dan mencegah trauma berulang.
KemenPPPA dan APSIFOR menyusun pedoman pemeriksaan psikologis bagi anak dan perempuan korban kekerasan.
Perlindungan anak mencakup pemulihan, pendidikan, reintegrasi sosial, serta pemeriksaan kapasitas mental secara menyeluruh.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong keterlibatan psikolog forensik dalam proses hukum untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dari trauma berulang. Dia juga mengungkapkan KemenPPPA tengah menyusun pedoman pemeriksaan psikologis bersama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (APSIFOR).
“Psikologi forensik dibutuhkan bukan untuk menggantikan hukum, tetapi agar hukum tidak salah membaca manusia. Ketika berhadapan dengan korban, kita perlu memahami kondisi psikologis, pengalaman, dan trauma yang mereka alami. Psikolog forensik bukan hanya membantu aparat hukum menemukan kebenaran, tapi juga memastikan anak korban tidak semakin trauma dalam prosesnya. Jangan sampai proses mencari keadilan justru membuat perempuan dan anak kembali terluka,” ujar Veronica dikutip dari siaran pers KemenPPPA, Senin (9/11/2026).
1. Pemeriksaan psikologis di daerah masih menghadapi kendala
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan. (dok. KemenPPPA) Veronica mengungkapkan pemeriksaan psikologis di daerah masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kompetensi pemeriksa, pengunaan instrumen, hingga kepastian waktu penyelesaian asesmen. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pemeriksaan dan pemenuhan hak korban selama proses hukum.
"Saat ini Kemen PPPA bersama APSIFOR sedang menyusun Pedoman Pemeriksaan Psikologis bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dalam Ranah Hukum. Kami berharap pedoman ini dapat menjadi acuan bersama sehingga kualitas pemeriksaan dan layanan tidak bergantung pada siapa yang bertugas, tetapi mengacu pada standar yang sama di mana pun korban berada,” kata Veronica.
2. Anak berhadapan dengan hukum perlu mendapat perlindungan
Ilustrasi hukum (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Harla Sara Octarra dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mengingatkan kepentingan terbaik bagi anak harus mencakup hak tumbuh kembang, non-diskriminasi, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Pembinaan juga perlu memperhatikan pemulihan serta keberlanjutan pendidikan.
“Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki potensi dan daya lenting yang perlu dikenali, sehingga proses pembinaan tidak berhenti pada pemidanaan, tetapi juga memastikan pemulihan dan reintegrasi sosialnya,” ujar Harla.
3. Kapasitas mental perlu diperiksa secara menyeluruh
Ilustrasi kekerasan anak (IDN Times/Sukma Shakti) Kepala Seksi Psikiatri Forensik PDSKJI, Natalia Widiasih Raharjanti, mengingatkan disabilitas mental dan intelektual tidak otomatis menghilangkan kemampuan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemeriksaan harus mempertimbangkan kondisi individu ketika peristiwa terjadi serta kemampuannya menjalani proses peradilan.
“Disabilitas mental maupun intelektual tidak serta-merta berarti seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak dapat menjalani proses peradilan,” ungkap Natalia.
