Kendalikan Musim Kemarau, Pemerintah Menyiapkan Hujan Buatan

Ketersediaan sumber daya manusia, sumber air, sarana dan prasarana di Kalbar sudah cukup, namun masih perlu ditingkatkan.

"Saya diminta untuk memberikan arahan. Saya kira arahan tidak perlu, karena yang diarahkan lebih tahu kondisi di lapangan, dan sudah menjalankannya dengan baik. Maka arahan saya singkat saja, kita terus tingkatkan doa dan usaha, termasuk dengan melakukan berbagai terobosan dalam penanganan karhutla ini," ujarnya.

Komandan Satuan Tugas Pengendalian Karhutla (Dansatgas Dalkarhutla) Provinsi Kalbar, yang diwakili oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) 121/ABW selaku Wakil Dansatgas Dalkarhutla Provinsi Kalbar, Kol. Inf. Achmad Solihin, menyampaikan tahun ini terjadi penurunan hotspot (titik panas) di Provinsi Kalbar.

"Kondisi hotspot di Kalbar selama 1 Januari-20 Agustus 2019 sejumlah 6.724. Jumlah ini menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018, yaitu 9.991. Kami mencatat rata-rata hotspot tiap harinya muncul 28 titik, " jelasnya.

Achmad juga melaporkan, berkat kerja keras Satgas Dalkarhutla, operasionalisasi sejumlah bandara di Provinsi Kalbar masih berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan terima kasih, karena dengan adanya peninjauan ini, memberikan semangat khususnya bagi segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar dalam pengendalian karhutla di Provinsi Kalbar.

"Kebakaran hutan dan lahan ini harus kita akhiri agar tidak berulang setiap tahunnya. Kami telah dan akan terus melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur yang memperketat penanggulangan karhutla yang terjadi pada lahan konsesi," tuturnya.

Sutarmidji mengungkapkan, dari hasil evaluasi, titik api paling banyak berada di konsesi.

"Ada 93 perusahaan yang sudah kita panggil. Selain itu, 11 di antaranya sudah disegel dan masih mungkin bertambah," jelasnya.

Oleh karena itu, dalam Peraturan Gubernur tersebut juga memperketat persyaratan untuk pemadaman di areal konsesi, termasuk mengatur agar biaya yang timbul menjadi kewajiban pemilih konsesi.