Pemerintah Minta Dokter yang Tidak Tangani COVID-19 Juga Pakai APD

20 Apr 2020, 17:49 WIB

Kepala BNPB Doni Monardo (Dok. BNPB)

Jakarta, IDN Times - Kepala Gugus Tugas untuk penanganan COVID-19, Doni Monardo, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengimbau kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar seluruh dokter yang tidak menangani pasien virus corona juga harus mengenakan alat perlindungan diri (APD).

"Kami sudah memberikan imbauan kepada IDI agar seluruh dokter, baik yang berada di tempat layanan pasien COVID maupun yang non COVID wajib menggunakan APD," ujar Doni dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Kabinet RI, Senin (20/4).

1. Tenaga medis menjadi benteng terakhir ketahanan nasional di bidang kesehatan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Doni menyampaikan bahwa tenaga medis menjadi benteng terakhir untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Oleh karena itu, harus diberi alat perlindungan yang mumpuni.

"Kenapa? Karena para dokter dan tenaga medis ini harus kita lindungi secara optimal, kita tidak ingin masih ada tenaga dokter yang menjadi korban karena perlindungan yang belum maksimal," tutur Doni.

2. RS rujukan diprioritaskan untuk pasien yang sakit berat dan kritis

Kepala BNPB Doni Monardo (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Kemudian, Doni mengatakan bahwa pihak rumah sakit juga harus memperbaiki manajemen mereka. Harus dipisahkan pasien yang prioritas karena gejala berat dan kritis, dengan pasien yang bergejala ringan.

"RS rujukan diprioritaskan kepada pasien yang sakit berat, serius, dan kritis. Sedangkan yang ringan akan tetap mendapatkan bimbingan untuk tetap di rumah, sedangkan yang sedang disiapkan RS darurat seperti halnya di Wisma Atlet," ucap dia.

3. Pemerintah minta kepala daerah koordinasi dengan para relawan

(ANTARA FOTO/Dewanto Samodro)

Kemudian, Doni menyampaikan hingga kini sudah ada 25 ribu lebih relawan yang siap membantu para tenaga medis menangani virus corona atau COVID-19. Kepala BNPB tersebut mengatakan sudah mengkoordinasikan dengan para pimpinan daerah agar semua terintegrasi.

"Kami sampaikan agar relawan ini terintegrasi dalam satu susunan organisasi yang langsung di bawah kendali kepala gugus tugas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sehingga tenaga-tenaga relawan ini akan bisa optimal untuk kepentingan yang menjadi prioritas," jelas Doni.