Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Pemerintah Prioritaskan Keselamatan Korban di Gempa Sulut
Menko PMK Pratikno mengunjungi lokasi longsor Cisarua. (Dok. Kemenko PMK)
  • Pemerintah menegaskan kecepatan respons dan penyelamatan korban sebagai prioritas utama dalam penanganan darurat gempa M 7,6 di Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan sekitarnya.
  • Menko PMK memastikan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai BNPB serta menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana secara berkelanjutan.
  • Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan personel, peralatan, dan memperkuat edukasi kebencanaan lewat berbagai kanal masyarakat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
2 April 2026

Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M 7,6 dilaksanakan secara hybrid. Menko PMK Pratikno menegaskan kecepatan respons dan penyelamatan korban sebagai prioritas utama.

3 April 2026

Menko PMK Pratikno menyampaikan duka cita atas korban meninggal dunia dan berterima kasih kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah bekerja keras dalam penanganan awal kedaruratan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Pemerintah menegaskan prioritas utama penanganan darurat gempa bumi magnitudo 7,6 di Sulawesi Utara dan Maluku Utara adalah penyelamatan serta evakuasi korban secara cepat dan terkoordinasi.
  • Who?
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama BNPB, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta jajaran kepala daerah di wilayah terdampak.
  • Where?
    Wilayah terdampak meliputi Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan sekitarnya; rapat koordinasi dilaksanakan secara hybrid dari Jakarta.
  • When?
    Pernyataan disampaikan pada Jumat, 3 April 2026, setelah rapat koordinasi penanganan darurat bencana yang digelar Kamis, 2 April 2026.
  • Why?
    Tindakan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam fase tanggap darurat gempa bumi tersebut.
  • How?
    Pemerintah mengerahkan tim gabungan untuk pencarian dan evakuasi korban serta menyiapkan Dana Siap Pakai BNPB guna mendukung percepatan penanganan dan penguatan sistem manajemen bencana.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Ada gempa besar di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Banyak orang terluka dan rumah rusak. Pak Pratikno bilang semua harus cepat menolong orang yang kena gempa. Tentara, polisi, dan banyak petugas bantu cari orang. Uang bantuan juga sudah disiapkan. Sekarang semua kerja sama supaya orang aman lagi.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Penegasan pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan korban gempa di Sulawesi Utara dan Maluku Utara menunjukkan kesigapan dan koordinasi yang kuat antarinstansi. Dukungan anggaran yang segera tersedia serta dorongan untuk memperkuat sistem manajemen bencana menandakan komitmen berkelanjutan terhadap ketangguhan masyarakat, infrastruktur, dan lembaga dalam menghadapi situasi darurat secara lebih efektif.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, kecepatan respons dan penyelamatan korban menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang melanda wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan sekitarnya.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M 7,6 yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis (2/4/2026).

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah bekerja keras dalam penanganan awal kedaruratan ini,” ujar Menko PMK dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).

1. Kecepatan jadi kunci

Ilustrasi Gempa Bumi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, Pratikno menegaskan, pada fase awal tanggap darurat, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, fokus utama harus diarahkan pada pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Kecepatan menjadi kunci. Pendataan juga harus dilakukan secara akurat agar penanganan dapat berlangsung efektif. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pelayanan harus dilakukan secara cepat, dan penyelamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegasnya.

2. Pratikno pastikan dukungan anggaran

Bencana tanah longsor di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. (Dok. BNPB)

Dalam rangka mendukung percepatan penanganan, Pratikno memastikan ketersediaan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dapat segera dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain penanganan darurat, Menko PMK juga menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana secara berkelanjutan, mencakup evaluasi kelembagaan, peningkatan kesiapan peralatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta intensifikasi edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan ke depan baik ketangguhan masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaan,” ujarnya.

3. Pemda diminta evaluasi serius

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pimpin rakor di Gedung PMK/ dok Kemenko PMK

Menko PMK juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, termasuk kesiapan personel dan peralatan, serta memperkuat edukasi kebencanaan melalui berbagai kanal, seperti sekolah, PKK, pemerintah desa, dan institusi keagamaan.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsuddin Abdul Kadir, serta jajaran bupati/wali kota dan perangkat daerah di wilayah terdampak.

Editorial Team