Pemerintah Tak Serius, Teriak Peduli Perempuan Tapi Anggaran Kecil

18 Sep 2024, 16:02 WIB

Workshop Internasional Climate Internasional (IKI) internasional di Hotel Pullman Rabu (17/9/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

Pemerintah dinilai tidak serius dan memberikan perhatian minim pada isu perempuan, terlihat dari anggaran yang sangat kecil untuk pemerintahan fokus pada isu perempuan.
Terbentuknya pemerintahan di bidang perempuan seperti KemenPPPA dan Kemenpora dinilai inkonsisten, dengan anggaran yang minim.
Keterwakilan perempuan di pemerintahan juga masih minim, dengan penurunan pagu indikatif KemenPPPA tahun anggaran 2025 sebesar 3,52 persen atau sebesar Rp10.982.543.000.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah dinilai tidak serius dan memberikan perhatian penuh pada isu perempuan. Hal ini terlihat dari anggaran yang diberikan untuk pemerintahan yang fokus pada isu perempuan minim.

Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis bahkan dengan tegas mengaku tidak setuju terbentuknya pemerintahan pemberdayaan perempuan karena diberikan dana yang sangat kecil.

"Saya dari dulu enggak setuju dengan pemerintahan perempuan (KemenPPA) karena menurut saya, ketika dijadikan pemerintahan perempuan dengan dana yang sangat kecil, ya enggak serius aja. Kalau mau serius, main streaming gender itu mulai dari politik anggaran, itu harus ke semua kementerian, ke semua sektor dan bidang, itu sudah memasukkan konsep gender," ujar Uni dalam Workshop Internasional Climate Internasional di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (17/9/2024).

1. Bentuk inkonsistensi pemerintah

ilustrasi pelecehan seksual (freepik.com/freepik)

Uni menilai terbentuknya pemerintahan di bidang perempuan seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) merupakan salah satu inkonsistensi pemerintah untuk isu perempuan dan anak.

"Karena enggak ada manfaatnya juga. Jadi, maksud saya ini salah satu inkonsistensi. Teriak-teriak peduli perempuan anak, tapi kementeriannya dapet budget yang agak kecil. Tapi yang penting adalah lead by example," katanya.

2. Keterwakilan perempuan di pemerintahan minim

Workshop Internasional Climate Internasional (IKI) internasional di Hotel Pullman Rabu (17/9/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Tidak hanya segi anggaran, Uni yang juga merupakan Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) pada periode 2021-2024 ini melihat keterwakilan perempuan di pemerintahan juga masih minim.

"Saya ingin tahu misalnya, apakah kementerian kehutanan berapa banyak eselon leadership perempuan? Apakah lebih dari 50 persen? Bappenas, apakah eselon 1 dan eselon 2 setara 50 persen perempuan? Jadi kalau dari kementerian sampai ke bawah, aturannya sudah ada, tapi tidak dilaksanakan, tetapi walk the talk, lead by example," imbuhnya.

3. Pagu anggaran KemenPPPA turun

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga kunjungi para korban kekerasan seksual oleh guru ngaji di Purwakarta, Jawa Barat. (dok.Humas KemenPPPA)

Dikutip laman KemenPPPA, pagu indikatif KemenPPPA tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 3,52 persen atau sebesar Rp10.982.543.000, dari tahun 2024 menjadi Rp300.654.181.000.

Padahal masih banyak kasus yang harus ditangani. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sebanyak 73 persen kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan jenis kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik. Sementara data kekerasan pada anak, yang terbesar adalah kekerasan seksual.