Pemkot Surabaya Raih TPAKD Award 2026 Kategori Terbaik se-Jawa-Bali

Rakornas TPAKD 2026 tersebut turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan, penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi Pemkot Surabaya dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor keuangan. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan memperluas manfaat layanan keuangan bagi masyarakat.

"Dalam TPAKD Award kemarin, alhamdulillah untuk Jawa-Bali, Kota Surabaya mendapatkan yang terbaik. Di sana itu adalah bagaimana kami bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada agar bisa menggerakkan pergerakan ekonomi, pergerakan keuangan," kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (28/10/2026).

Menurut dia, perluasan akses keuangan perlu berjalan beriringan dengan pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Keterlibatan generasi Z hingga pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di Kota Pahlawan. "Dan itu adalah pergerakan yang saya dedikasikan untuk warga Kota Surabaya," ujarnya.

Ia berharap, kolaborasi antara Pemkot Surabaya, OJK, dan pelaku sektor keuangan dapat terus berlanjut sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

"Matur nuwun (terima kasih) untuk OJK, dan seluruh pihak di bidang keuangan yang terus berkolaborasi bersinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya," harapnya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini juga menekankan keberlanjutan kerja sama tersebut diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya. "Semoga TPAKD ini bisa terus menghidupkan perekonomian di Kota Surabaya dan menciptakan kesejahteraan di Kota Surabaya," katanya.

Ia menegaskan, kolaborasi perlu diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, upaya memperluas akses keuangan tidak hanya menjadi komitmen antarlembaga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

"Jadi tidak hanya dalam lisan, tetapi dalam sebuah kenyataan. Dan itu bisa diwujudkan jikalau kita bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak," tegas Wali Kota Eri.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma mengatakan, penghargaan TPAKD Award 2026 merupakan hasil pelaksanaan tujuh program unggulan sepanjang 2025. Program tersebut berfokus pada perluasan akses keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga.

"Secara resmi pemkot menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Award 2026 Tingkat Kota untuk wilayah Jawa-Bali. Tim ini bertugas memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada warga Surabaya," kata Vykka.

Vykka menjelaskan, pelaksanaan program TPAKD turut berjalan seiring dengan pencapaian sejumlah indikator pembangunan Kota Surabaya pada 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,87 persen, melampaui target 5,77 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,65, lebih tinggi dibandingkan target 85,26. "Tingkat kemiskinan terealisasi sebesar 3,56 persen, lebih rendah dibandingkan target 3,9 persen," tuturnya.

Lebih rinci, Vykka memaparkan tujuh program unggulan TPAKD Surabaya 2025. Program tersebut mencakup penguatan infrastruktur digital, pendampingan akses keuangan, perlindungan pekerja, pembiayaan UMKM, pemberdayaan ekonomi lokal, edukasi investasi, hingga digitalisasi pembayaran.

"Yang pertama adalah Satu Data Surabaya, yakni penguatan infrastruktur digital melalui pemanfaatan aplikasi, situs web, dan sistem data terpadu. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan ekonomi dan penyaluran bantuan sosial," ujar Vykka.

Kemudian program kedua adalah PASTI LAKU. Program ini menyediakan asistensi, pendampingan, literasi, serta edukasi akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sedangkan yang ketiga adalah program perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, pengemudi ojek online (ojol), serta warga yang bertugas melayani masyarakat. Program ini tercatat mencakup 99.724 peserta.

Selanjutnya, program keempat adalah penyaluran Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) PUSPITA melalui PT BPR Surya Artha Utama. Program pembiayaan tersebut telah menjangkau 2.138 debitur.

Program kelima, Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN), merupakan platform digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM lokal melalui peken.surabaya.go.id. "Hingga akhir 2025, program tersebut melibatkan 5.734 UMKM dengan omzet mencapai Rp216 miliar," imbuhnya.

Program keenam adalah Galeri Investasi Pasar Modal yang menyediakan edukasi dan sarana investasi legal bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.

Sedangkan program ketujuh, berupa digitalisasi pembayaran melalui Kartu Identitas Anak (KATEPAY) dan Simpanan Pelajar (SimPel) di Kota Surabaya. "Nilai transaksi atau simpanan dalam program tersebut mencapai sekitar Rp158 miliar," tambah Vykka.

Selain memperluas akses layanan keuangan, Pemkot Surabaya juga menyediakan skema pembiayaan berbunga rendah untuk mendukung pengembangan UMKM. Dua di antaranya adalah PUSPITA dengan bunga 3 persen per tahun dan Sikumis dengan bunga 5 persen per tahun.

Tidak hanya itu, Vykka menuturkan bahwa Pemkot Surabaya juga memberikan dukungan kepada kelompok berpenghasilan rendah melalui bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai APBD. Adapun untuk pelaku UMKM, difasilitasi pemasaran digital melalui platform PEKEN.

"Dalam hal ini pemkot bersama OJK dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bersinergi dalam upaya memberikan literasi dan inklusi keuangan ke sekolah-sekolah, UMKM sampai kelompok perempuan," papar Vykka.

Untuk tahun 2026, Pemkot Surabaya berencana melanjutkan sejumlah program yang telah berjalan. Termasuk di antaranya memperkuat basis data dan literasi keuangan melalui program SOMASI PINJOL. "Ada juga penambahan program baru berupa digitalisasi pembayaran parkir, pajak dan retribusi, ekosistem digitalisasi pasar tradisional dan pariwisata," ungkap Vykka.

Dalam laporannya pada Rakornas TPAKD 2026, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, TPAKD menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan di berbagai daerah. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia," kata Friderica.

Menurut dia, pelaksanaan program TPAKD dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelenggarakan survei nasional literasi dan inklusi keuangan.

"Kita lakukan monitoring secara tahunan dan kami bekerja sama dengan BPS dan LPS menyelenggarakan survei nasional literasi inklusi keuangan," paparnya.

Friderica juga memaparkan, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai lebih dari 93,61 persen. Angka inklusi tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebesar 93 persen.

"Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia dan juga seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia," tandasnya. (WEB)