TKD Tambahan 2026 Percepat Pemulihan Pertanian di Tanah Datar Pascabena

Kerusakan infrastruktur pengairan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petani Tanah Datar setelah berulang kali dilanda bencana hidrometeorologi. Banjir bandang atau galodo pada 2018, misalnya, menyebabkan sejumlah dam parit rusak sehingga aliran air ke lahan pertanian tidak lagi optimal.

Kondisi tersebut dirasakan petani di Jorong Situga, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara. Selama bertahun-tahun, warga harus mengandalkan air hujan dan membuat bendungan darurat menggunakan terpal bekas agar air tetap bisa dialirkan ke sawah.

Ari, petani anggota Kelompok Tani Tanbo Bersa, mengatakan sekitar 20 hektare sawah membutuhkan aliran air dari jaringan Banda Tangah yang mengalir menuju Banda Koko. Kerusakan dam parit membuat pengairan lahan tidak berjalan normal, terutama saat musim kemarau atau debit air berkurang.

Kini, pembangunan dan rehabilitasi dam parit untuk kelompok tani tersebut mendapat alokasi anggaran Rp119,9 juta dari TKD Tambahan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan pemantauan pada 3 November 2026, progres pengerjaannya telah mencapai sekitar 80 persen dan ditargetkan selesai pada November 2026.

Pemanfaatan TKD Tambahan untuk sektor pertanian di Tanah Datar tidak hanya mencakup pembangunan dam parit. Program ini juga meliputi sembilan paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) di sembilan nagari pada enam kecamatan, dengan total anggaran Rp900 juta.

Selain itu, terdapat 11 paket pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan lima paket pembangunan dam parit. Setiap paket RJIT mendapat alokasi Rp100 juta, sedangkan setiap paket dam parit memperoleh anggaran sekitar Rp120 juta.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Elaza Gusri, menjelaskan bahwa dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian yang terdampak bencana.

Secara keseluruhan, progres fisik pekerjaan infrastruktur pertanian tersebut telah melampaui 80 persen dan ditargetkan rampung pada November 2026. Penerima program ditentukan berdasarkan usulan kelompok tani dari nagari dan kecamatan, kemudian diverifikasi melalui proses calon petani dan calon lokasi (CPCL).

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga memanfaatkan TKD Tambahan untuk mendukung kegiatan pertanian melalui pengadaan empat unit hand tractor dan satu unit cultivator. Berdasarkan keterangan Dinas Pertanian, pengadaan alat dan mesin pertanian tersebut telah rampung 100 persen.

Dukungan ini diharapkan dapat membantu petani dalam mengolah lahan dan meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian. Perbaikan saluran pengairan dan ketersediaan alat pertanian juga menjadi bagian dari upaya mendorong pemulihan produktivitas lahan.

Pada 2026, Kabupaten Tanah Datar memperoleh alokasi TKD Tambahan sebesar Rp126,9 miliar. Hingga 30 Oktober 2026, realisasinya tercatat Rp55,3 miliar atau 43,60 persen.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa seluruh wilayah terdampak bencana di Sumatera akan mendapat penanganan. Namun, proses pemulihan membutuhkan waktu sehingga masyarakat diminta bersabar.

“Mohon bersabar ya. kita sungai-sungai sudah disentuh, jalan sudah disentuh, jembatan saya kira juga sudah banyak yang cukup sudah selesai. Kemudian setahu saya tidak ada lagi yang kemarin tinggal di tenda, enggak tahu kalau sudah banjir ini lagi. Tenda sudah ada di huntara atau diberikan dana tunggu hunian,” kata Tito.

Melalui perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, dam parit, hingga pengadaan alat pertanian, pemulihan di Tanah Datar diharapkan dapat membantu petani kembali beraktivitas dan menjaga keberlangsungan produksi pertanian di wilayah terdampak bencana. (WEB)