Pencari Suaka di Kebon Sirih Dipindahkan ke Kalideres, Ini Alasannya

Saefullah menjelaskan, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) berdasarkan Perpres 126 Tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi Luar Negeri.

"Perpres 126. Di beberapa pasal, pemerintah daerah bisa membantu UNHCR atas nama kemanusiaan," ujarnya. 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan berlandaskan rasa kemanusiaan akhirnya Pemprov DKI dan DPRD memutuskan untuk merelokasi mereka hari ini. 

"Karena kalau ada apa-apa kan ini bukan urusan Pemda. Tapi karena ini berketepatan dengan unsur kemanusiaan, makanya Pemda terpanggil. Makanya hari ini kita mau membantu mereka kita pindahkan," katanya.

Prasetyo mengaku tak bisa membantu tuntutan mereka ke UNHCR yang meminta untuk dipindahkan ke negara lain. Sebab, sebagai pemerintah daerah pihaknya hanya bertanggung jawab ke masalah kemanusiaan. 

"Masalah mereka meminta suaka politik ke UNHCR itu urusan mereka dengan UNHCR, tapi tidak boleh ada istilahnya tidur di pelataran karena ini daerah ring satu. Istilahnya perkantoran pemerintahan," ujar dia.

Pantauan IDN Times di lokasi, ratusan orang telah dipindahkan menggunakan tujuh bus yang disediakan DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dengan pengawalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Akibatnya, lalu lintas di kawasan Kebon Sirih tampak tersendat karena banyak orang dan kendaraan yang mengurangi kecepatan kendaraannya untuk melihat peristiwa relokasi para pencari suaka tersebut.