Pengamat: Reshuffle Kabinet Terbatas Jilid V Didorong Motif Politis

Menurut Agung, Prabowo belajar dari pendahulunya Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo, ketika mengeluarkan seorang individu dari kabinet maka orang tersebut akan menjadi oposisi pada masa selanjutnya. Hal itu sudah terlihat ketika Jokowi mencoret nama Anies Baswedan dan Sudirman Said. Keduanya kemudian sempat berada dalam satu kubu untuk Pemilu 2024.

"Pak Jokowi kan ketika me-reshuffle Anies Baswedan malah menjadi kandidat capres yang kuat. Sudirman Said juga begitu, ketika di-reshuffle, malah jadi lawan. Pak Prabowo saya lihat ingin meminimalisasi dampak itu," kata Agung.

Itu sebabnya meski dicoret dari kabinet, individu tertentu tetap diberi jabatan lain seperti duta besar atau komisaris. Sementara, dalam kasus reshuffle jilid V, dua wajah lama yang sempat berada di luar kabinet kembali dimasukan. Mereka adalah Hasan Nasbi dan Abdul Kadir Karding.

Hasan dipercaya menjadi Penasihat Khusus Presiden di bidang Komunikasi. Sedangkan, Kadir menduduki posisi Kepala Badan Karantina.

Agung juga menyoroti rekam jejak keenam individu yang digeser di dalam reshuffle terbatas jilid V. Mayoritas tak memiliki rekam jejak atau latar pendidikan sesuai jabatan yang diampu.

Jumhur Hidayat lebih dikenal sebagai aktivis buruh dan pekerja. Namun, didapuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup (LH). Begitu pula dengan Hanif Faisol yang merupakan alumni fakultas kehutanan lalu mengurus isu pangan.

"Pak Jumhur itu kan aktivis buruh, jadi seharusnya ditempatkan di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Kok malah ditempatkan di Kementerian Lingkungan? Jadi, kalau menurut saya sih memang harus diakui motif politisnya lebih kuat dibandingkan niat teknokratisnya," kata dia.

Meski begitu, lantaran mereka sudah dipilih oleh Presiden, seharusnya para menteri itu bisa bekerja dengan lebih kreatif. Apalagi tidak ada kaitan dengan latar belakang pendidikan dan rekam jejak seharusnya mereka bisa lebih progresif lantaran tak memiliki beban.

"Caranya dengan mengoptimalkan kinerja birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian lain yang jabatannya sekarang diampu," kata dia.

Agung pun memprediksi Prabowo masih akan melakukan pengocokan kabinet ke depannya. Apalagi isu utama yang harus segera diatasi yakni perbaikan ekonomi. Sejumlah pengamat ekonomi bahkan memprediksi Indonesia bisa kembali jatuh ke dalam krisis bila tak segera memperbaiki kondisi perekonomian.

"Jadi, reshuffle kemarin itu semacam mukadimah atau pembukaan. Akan ada reshuffle yang bersifat substantif yang katanya segera digelar yang menyasar bidang ekonomi dan bidang-bidang atau klaster yang mengelola program populis pemerintah, khususnya makan bergizi gratis (MBG)," ujar Agung.

Dia pun mendorong Prabowo agar segera mengevaluasi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebab meski mengantongi anggaran besar tetapi minim transparansi.

"Kita gak tahu rimbanya dari mana tetapi tiba-tiba ada pengadaan kaus kaki lah, sepeda motor listrik lah, dan nominal anggarannya itu mencapai triliunan. Itu kan yang disoalkan oleh publik tidak ada transparansinya," kata dia.

Ketika ditanyakan apakah Prabowo akan mengganti Kepala BGN Dadan Hindayana lantaran dianggap sukses mendistribusikan MBG dalam waktu singkat, Agung menilai BGN tak boleh bergantung semata-mata pada sosok Dadan semata. Apalagi jumlah penerima manfaat masih banyak yang mengalami keracunan.

"Soal kualitas (MBG) ini membutuhkan seni dan tidak bisa dikompromikan. Harus ada orang yang paham itu. Kalau Pak Dadan agak bermasalah atau belum bisa (menuntaskan permasalahan) ya harus diganti. Kita gak mungkin bergantung ke Pak Dadan mengelola program dengan anggaran sebesar ini," ucap dia.