Penulisan Ulang Sejarah Hampir Rampung, Fadli Zon: Uji Publik 20 Juli

Mengenai supervisi yang akan dilakukan oleh DPR RI dalam proyek ini, Fadli mengaku terbuka. DPR, kata dia, memang bertugas mengawasi eksekutif termasuk penulisan ulang sejarah yang ditargetkan rampung pada HUT ke-80 RI itu.

Fadli pun memastikan tidak akan ada lagi penolakan terhadap proyek penulisan ulang sejarah. Terkait gelombang kritik yang muncul di publik, dia juga heran pemerintah tidak diizinkan untuk menulis ulang sejarah dengan versi terbaru.

"Kan lucu masa sejarah tidak boleh ditulis. Sekarah 26 tahun nggak pernah ditulis terus nggak boleh nulis sejarah kan lucu," kata dia.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, lembaganya akan memelototi alias menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang sedang digagas Kementerian kebudayaan. Dasco mengatakan, tim supervisi itu sudah disepakati oleh pimpinan DPR RI.

"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya maka DPR akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah,” ujar Dasco dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/7/2025).

Dasco menjelaskan, tim supervisi nantinya diisi oleh sejumlah anggota dari setiap komisi yang ada di DPR RI.

"Yang terdiri dari komisi hukum Komisi III, dan komisi pendidikan dan kebudayaan Komisi X untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Dasco berharap, dengan adanya tim supervisi DPR, penulisan ulang sejarah tak lagi menjadi polemik di masyarakat.

"Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan," kata dia.