Perjalanan Panjang Kasus Ijazah Gibran: Dari PTUN, MK hingga MA

Salah satu jalur hukum yang ditempuh terkait riwayat pendidikan Gibran diawali gugatan Subhan Palal ke PN Jakarta Pusat pada Agustus 2025.

Subhan menggugat Gibran dan KPU RI terkait keabsahan ijazah SMA yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 583/Pdt.G/2025.

Namun, pada Desember 2025, PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hakim mengabulkan eksepsi para tergugat sehingga perkara tersebut tidak berlanjut di lingkungan peradilan umum.

Subhan kemudian menempuh jalur berbeda melalui PTUN Jakarta. Kali ini, yang dipersoalkan bukan sekadar status ijazah Gibran, melainkan penerbitan SK Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 oleh kementerian yang membidangi pendidikan.

Dalam gugatannya, Subhan meminta surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dia juga meminta surat penyetaraan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan.

Namun, pada 21 Mei 2026, PTUN Jakarta menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Subhan kemudian mengajukan banding.

PT TUN Jakarta pada 12 Agustus 2026 menguatkan putusan PTUN Jakarta. Dengan demikian, sampai tingkat banding, gugatan yang mempersoalkan SK penyetaraan tersebut belum dikabulkan.

Perkara tersebut kemudian berlanjut ke tingkat kasasi. Di sinilah arah putusannya berubah.

MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi Subhan. Majelis hakim yang diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto membatalkan putusan judex facti dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Dengan putusan tersebut, MA menyatakan SK penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi objek perkara tidak sah.

Penting dicatat, putusan MA tersebut menyangkut SK penyetaraan pendidikan, bukan putusan yang menyatakan seluruh dokumen pendidikan Gibran palsu. Objek yang diuji MA adalah keputusan administrasi negara yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan tersebut.

Saat proses kasasi berjalan, perkara mengenai syarat pendidikan Gibran juga masuk ke MK melalui sengketa hasil Pilpres 2024. Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024.

MK membacakan putusan pada 6 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Meski permohonan tidak diterima, pertimbangan hukum MK memuat temuan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan.

Dalam persidangan, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa ketika mengajukan penyetaraan pendidikan, Gibran menyerahkan certificate of attendance dari UTS Insearch di Sydney, Australia, beserta transkrip nilai. Ketika hakim bertanya apakah terdapat ijazah yang diserahkan, pihak Kemendikdasmen menjawab tidak ada.

MK kemudian menelusuri riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2002-2004 dan UTS Insearch, Sydney, pada 2004-2007.

Berdasarkan fakta persidangan, MK menyatakan kualifikasi GCE O-Level yang diperoleh Gibran di Singapura setara dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA di Indonesia. Sementara dokumen dari UTS Insearch yang diserahkan kepada kementerian berupa certificate of attendance dan transkrip nilai Diploma of Business Studies, bukan sertifikat kelulusan.

MK juga menilai SK Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 bukan bukti bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan SMA atau sederajat di luar negeri.

Mahkamah membedakan antara seseorang yang dinyatakan memiliki pengetahuan setara dengan jenjang tertentu dan bukti telah menamatkan pendidikan pada jenjang tersebut. Menurut MK, syarat "berpendidikan paling rendah tamat" seharusnya dibuktikan melalui ijazah, sertifikat, atau diploma.

Namun, temuan tersebut tidak otomatis membuat MK mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

MK menyatakan status Gibran sebagai calon wakil presiden berakhir ketika ia dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Karena itu, perkara yang diajukan pada 2026 tidak lagi dapat digunakan dalam rezim PHPU untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.

Dengan kata lain, MK tidak mengabulkan permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran, tetapi pertimbangan putusannya mengungkap bahwa dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan dokumen yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran setara SMA.

Temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam polemik hukum mengenai SK penyetaraan pendidikan Gibran.

Selain perkara Subhan yang akhirnya dimenangkan di tingkat kasasi, terdapat perkara lain di PTUN Jakarta yang juga mempersoalkan SK penyetaraan pendidikan Gibran.

Perkara tersebut diajukan PT Mercy Toga Kirana pada 15 Juli 2026 dan terdaftar dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Denny Indrayana menjadi kuasa hukum pihak penggugat.

Dalam gugatannya, penggugat meminta SK Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan batal atau tidak sah. Penggugat juga mendalilkan adanya cacat substansi dan prosedur serta meminta kementerian mencabut SK tersebut secara permanen dan menghapusnya dari register negara.

Persidangan perkara tersebut terus berjalan setelah Gibran ditetapkan sebagai tergugat intervensi.

Namun, dalam persidangan pada Kamis (29/10/2026), Denny mengajukan pencabutan gugatan. Dia menilai pihak tergugat tidak kunjung menghadirkan sejumlah dokumen yang dianggap penting untuk menguji dasar penerbitan SK penyetaraan tersebut.

Dokumen yang dipersoalkan antara lain certificate of attendance dari UTS Insearch, bukti enrollment atau pendaftaran, serta transkrip nilai Gibran.

Denny menyebut dokumen tersebut penting karena berkaitan langsung dengan dasar penerbitan SK penyetaraan yang menjadi objek sengketa.

Namun, langkah pencabutan itu mendapat keberatan dari kubu Gibran. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyatakan keberatan atas pencabutan gugatan tersebut dan menilai langkah penggugat tidak menghormati proses persidangan.

Dalam perkara ini, pencabutan gugatan juga tidak serta-merta berarti perkara langsung berakhir. Hakim menyatakan pencabutan tidak dapat begitu saja dikabulkan tanpa persetujuan tergugat.

Di tengah polemik tersebut, Gibran memberikan tanggapannya. Dia menyatakan menghormati keputusan pihak penggugat yang mengajukan pencabutan gugatan dan menyerahkan proses selanjutnya kepada majelis hakim.

"Saya hormati keputusan dari penggugat yang mencabut gugatannya. Untuk proses selanjutnya, kami berikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim," kata Gibran, Jumat (30/10/2026).

Gibran juga menyatakan tim kuasa hukumnya telah menyiapkan dokumen untuk menghadapi agenda pembuktian. Dia mengaku siap membuka dokumen pendidikannya dalam persidangan.

"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian. Dan kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya, tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mundur," ujar Gibran.

Rangkaian perkara tersebut membuat polemik pendidikan Gibran memiliki beberapa jalur hukum dengan objek dan konsekuensi berbeda.

PN Jakarta Pusat sebelumnya menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait ijazah. PTUN dan PT TUN sempat menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima sebelum akhirnya MA mengabulkan kasasinya dan membatalkan SK penyetaraan.

Di sisi lain, MK tidak menerima permohonan yang meminta Gibran didiskualifikasi, tetapi dalam pertimbangannya mengungkap tidak ditemukannya dokumen ijazah atau sertifikat kelulusan SMA dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan.

Sementara gugatan lain yang diajukan Mercy Toga Kirana masih menjadi bagian dari dinamika perkara di PTUN setelah kuasa hukumnya mengajukan pencabutan gugatan.

Karena itu, putusan MA dan putusan MK perlu dibaca dalam konteks masing-masing. MK berbicara mengenai syarat pencalonan dalam rezim PHPU, sedangkan MA mengadili sengketa tata usaha negara mengenai SK penyetaraan pendidikan. Keduanya tidak identik, meski sama-sama menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan Gibran.