PKB: Usulan Cak Imin Jadi Cawapres Hanya Aspirasi Pribadi Anggota

13 Nov 2026, 20:07 WIB4 min read

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Wakil Ketua DPR RI Syaiful Huda meminta Kemenhub ambil alih semua pelintasan sebidang. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

PKB menegaskan dorongan agar Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran hanyalah aspirasi pribadi anggota, bukan sikap resmi partai.
PKB menyerahkan pengisian jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo sesuai aturan, sambil berharap posisi tersebut terisi pada awal Desember 2026.
MPR menjadwalkan pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres pada 2 Desember 2026 serta membentuk tim verifikasi 36 anggota untuk memeriksa syarat calon.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

PKB bilang ada orang partainya yang ingin Muhaimin Iskandar jadi wakil presiden pengganti Gibran. Tapi itu cuma keinginan orang itu, bukan keputusan PKB. PKB menyerahkan pilihan kepada Presiden Prabowo. MPR akan memilih wakil presiden baru pada 2 Desember 2026. Mereka juga membuat tim untuk memeriksa calon-calonnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pernyataan PKB yang membedakan aspirasi personal dari sikap kelembagaan menunjukkan kehati-hatian dalam menghormati proses yang berlaku. Di saat yang sama, jadwal sidang MPR, pengiriman surat kepada Presiden, serta pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc mencerminkan langkah terstruktur untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Syaiful Huda menjelaskan dukungan kader partainya agar Muhaimin Iskandar ikut dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka merupakan aspirasi pribadi. Aspirasi itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (13/11/2026).

Lalu semula menyampaikan tak mempersoalkan siapapun yang menjadi pengganti Gibran. Asalkan Indonesia kondusif dan berjalan dengan baik.

Lalu kemudian menyebut jika PKB ditanya maka pihaknya bakal mendorong sang ketua umum Muhaimin Iskandar sebagai calon wapres pengganti Gibran. Tetapi, ia menggaris bawahi semuanya masih berproses.

"Ya, kalau ditanya (ke) PKB ya tentu kami kepenginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya kan. Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses. Tentu sesuai dengan regulasi diberikan kesempatan kepada Bapak Presiden selama maksimal 14 hari untuk mengirim dua calon wakil presiden Beliau. Ya, kita tunggu saja," ujar Lalu hari ini.

Tetapi, Syaiful Huda menggaris bawahi kalimat Lalu itu bersifat aspirasi pribadi dan tak mewakili PKB sebagai lembaga.

"Itu aspirasi pribadi, tidak mewakili PKB secara lembaga. Jadi, ya aspirasi personal," kata Huda hari ini di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.

Huda mengatakan sejauh ini PKB menyerahkan sepenuhnya pengisian kekosongan wapres kepada Prabowo. Sebab, hal itu sudah diatur di dalam secara jelas di dalam undang-undang.

1. PKB harap kekosongan kursi wakil presiden bisa segera diisi

Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (dok. Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Huda berharap kekosongan kursi Wakil Presiden bisa segera cepat diisi. Harapannya pada awal Desember 2026 sudah ada sosok Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau PKB ditanya kira-kira bagaimana bagusnya menyikapi ini? Maka, lebih cepat pengisian wapres lebih baik, kira-kira begitu," kata pria yang juga duduk di komisi X DPR itu.

"Kami berharap pada awal Desember kita sudah punya wakil presiden," imbuhnya.

2. Sidang istimewa untuk pemilihan wapres dilakukan pada 2 Desember

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani sebelum memimpin rapat gabungan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026). (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah menetapkan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Ketua MPR, Ahmad Muzani keputusan itu diambil usai digelar rapat gabungan antara anggota MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ungkap Muzani ketika memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (13/11/2026).

Selain itu, mulai hari ini surat dari pimpinan MPR soal pengajuan dua nama calon wakil presiden dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Diharapkan dalam kurun waktu dua pekan sudah ada respons dari Prabowo.

3. MPR bentuk tim verifikasi untuk memverifikasi syarat cawapres

Suasana rapat gabungan MPR dan DPD untuk membahas proses pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. (Dokumentasi Istimewa)

Di forum itu, Ahmad Muzani juga mengatakan, rapat gabungan telah sepakat membentuk tim verifikasi yang bertugas memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden (wapres). Jumlah anggota dalam tim verifikasi mencapai 36 orang, dan akan dipimpin oleh pimpinan MPR.

"Tim verifikasi ini tugasnya memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden," kata Muzani.

Itu merupakan salah satu dari empat poin yang disepakati dalam rapat gabungan siang tadi. Ketika IDN Times klarifikasi kepada Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, ia mengaku belum ada pimpinan yang ditunjuk sebagai ketua tim verifikasi.

"Belum (ditunjuk ketua tim verifikasi). Nanti akan langsung ditentukan langsung oleh Pak Ketua hari ini," kata Eddy lewat pesan pendek.

Sementara itu, tiga poin lain yang disepakati dalam rapat gabungan, pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wapres, yaitu lewat pemilihan, pelantikan, pengesahan cawapres terpilih dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026 di Gedung Parlemen MPR/DPR.

"(Kedua) Rapat gabungan pada hari ini memutuskan, hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," kata politikus Partai Gerindra itu.

Ketiga, membentuk tim ad hoc yang jumlahnya 36 orang. Tim ad hoc tersebut diketuai tiga Wakil Ketua MPR. Tim tersebut bertugas menyiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden di rapat paripurna MPR mendatang.