Uni Eropa Siapkan Sanksi ke-22 terhadap Rusia dan Penuhi Dana Ukraina
- Uni Eropa menyiapkan paket sanksi ke-22 terhadap Rusia serta proposal pemenuhan kebutuhan finansial Ukraina pada 2027, untuk diajukan sebelum pertemuan European Council berikutnya.
- Ursula von der Leyen menyambut perundingan damai di Abu Dhabi dan menegaskan dukungan Uni Eropa bagi Ukraina selama perang maupun masa damai.
- Kaja Kallas menilai gencatan senjata harus mendahului perundingan damai, sementara KTT EPC di Dublin menghimpun sekitar 50 pemimpin membahas keamanan dan tantangan strategis Eropa.
Jakarta, IDN Times - Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan bahwa Uni Eropa sedang menyiapkan paket sanksi ke-22 terhadap Rusia. Bersamaan dengan itu, Uni Eropa juga menyiapkan rencana pemenuhan kebutuhan finansial Ukraina untuk 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada para jurnalis pada pembukaan KTT Komunitas Politik Eropa (EPC) di Dublin, Irlandia, Kamis (12/11/2026). Von der Leyen menyatakan paket sanksi serta proposal kebutuhan finansial tersebut akan diajukan sebelum pertemuan European Council berikutnya.
1. Rencana paket sanksi ke-22 dan pendanaan Ukraina
Gedung Senat Kremlin (Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Dilansir Xinhua, von der Leyen menyatakan kedua usulan tersebut akan diserahkan sebelum agenda pertemuan European Council mendatang. Uni Eropa bermaksud menyodorkan proposal paket sanksi terhadap Rusia sekaligus langkah penanganan kebutuhan finansial bagi Ukraina pada 2027.
Von der Leyen secara langsung menegaskan kepastian rencana tersebut kepada awak media di Dublin. "Kami akan datang dengan paket sanksi dan proposal untuk kebutuhan finansial sebelum European Council berikutnya," kata dia.
Dalam kesempatan itu, von der Leyen juga menyambut baik perundingan damai yang berlangsung di Abu Dhabi baru-baru ini. Dia menekankan pentingnya keterwakilan pihak Eropa dalam negosiasi guna menjaga kepentingan blok tersebut, seraya menambahkan, "Kami akan mendukung Ukraina, baik pada masa perang maupun pada masa damai."
2. Tahapan perundingan damai menurut Kaja Kallas
Petugas darurat Ukraina buang bom Rusia di lokasi jatuhnya Sukhoi Su-34, Chernihiv, 2022. (Dsns.gov.ua, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas turut berbicara kepada para jurnalis mengenai proses perundingan damai. Dilansir Anadolu Agency, Kallas menyerukan perlunya urutan langkah yang tepat dengan mendahulukan gencatan senjata agar pengeboman terhadap warga sipil benar-benar terhenti.
Kallas menegaskan perundingan resmi mengenai kesepakatan damai baru dapat dilakukan setelah pengeboman terhadap warga sipil berakhir. "Harus ada urutan yang tepat terlebih dahulu untuk memiliki gencatan senjata sehingga pengeboman warga sipil benar-benar berhenti, dan kemudian duduk, membicarakan perjanjian damai," tutur Kallas.
Kallas mencatat pembicaraan mengenai arsitektur perdamaian dan keamanan Eropa baru bisa dilakukan setelah tahapan tersebut tercapai. Dia menggarisbawahi perlunya memastikan Rusia menepati kewajibannya, karena mengalihkan fokus ke arsitektur keamanan Eropa saat ini justru mengalihkan perhatian dari gencatan senjata yang menghentikan pembunuhan di Ukraina.
3. KTT Komunitas Politik Eropa dan isu keanggotaan Inggris
bendera Uni Eropa (unplash.com/ALEXANDRE LALLEMAND) KTT EPC diselenggarakan pada Kamis di Convention Centre Dublin dengan menghadirkan sekitar 50 pemimpin dari berbagai wilayah Eropa. Forum ini mempertemukan para pemimpin untuk membahas masalah keamanan serta tantangan-tantangan strategis lainnya.
Setelah agenda KTT EPC berlangsung pada hari Kamis, agenda tersebut akan diikuti oleh pertemuan informal para pemimpin Uni Eropa pada Jumat (13/11/2026) di tempat yang sama. Rangkaian acara ini menghimpun para pemimpin kawasan untuk merespons isu-isu strategis yang dihadapi benua tersebut.
Kallas juga memberikan komentar terkait kemungkinan Inggris bergabung kembali ke Uni Eropa, dengan menyatakan dia sangat menginginkannya meski memperingatkan adanya trauma di dalam blok akibat keluarnya Inggris. "Jadi perundingan tidak akan mudah. Namun, saya pikir kita bisa mengambil langkah-langkah kecil, dan saya yakin jika kita bersama, kita jauh lebih kuat dalam hal ekonomi maupun keamanan," kata Kallas.
