PKB Tegaskan Tak Pernah Usulkan Cak Imin Jadi Pengganti Gibran
PKB menegaskan tidak pernah mengusulkan Muhaimin Iskandar sebagai Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
PKB menjadikan putusan MK dan MA tentang polemik ijazah Gibran sebagai dasar langkah politik di Parlemen.
MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru setelah menerima surat pengunduran diri Gibran.
Jakarta, IDN Times - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menegaskan, partainya tak pernah mengusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk mengisi jabatan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Khozin, sejak awal PKB menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik ijazah Gibran sebagai dasar langkah politik di Parlemen, sekaligus upaya mengakhiri polemik ijazah sesegera mungkin.
"Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal ( Cak Imin) posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” kata Khozin, kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Ia berharap lembaga terkait seperti Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pengunduran diri Gibran dengan merujuk UUD 1945 dan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR, dan DPD.
“Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari Wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri. PKB Concern, 3 tahun sisa pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat lebih akseleratif untuk menunaikan Asta Cita,” kata Khozin.
Khozin kembali mengklarifikasi informasi yang beredar tentang usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” kata Khozin.
Diketahui, Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis pagi. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Surat pengunduran itu juga telah diberikan kepada Presiden Prabowo.
Pimpinan MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru menggantikan posisi yang ditinggalkan Gibran.
