Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PKB Yanuar Prihatin yakin Partai NasDem akan tetap menggunakan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Partai NasDem tak akan membelot usai pertemuan Surya Paloh dan calon presiden Pemilu 2024, Prabowo Subianto.
“Setelah pertemuan ini, Surya Paloh sendiri tidak pernah memberikan isyarat agar Nasdem menghentikan hak angket,” kata Yanuar dalam keterangannya, Selasa (26/3/2024).
Yanuar yakin wacana penggunaan hak angket di parlemen bakal didukung partai politik (parpol) lain di luar Koalisi Perubahan dan PDIP.
Selama ini, wacana hak angket lantang disuarakan PDIP, PKB, PKS, dan NasDem. Kendati, wacana hak angket belum bergulir jelang penutupan masa sidang DPR RI pada 3 April 2024.
Yanuar mengatakan, semua parpol sejatinya memiliki pandangan yang sama untuk menjawab kesimpangsiuran terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Proses hak angket akan terus bergulir di DPR. Bahkan tidak tertutup kemungkinan hak angket ini akan mendapat dukungan lebih banyak lagi,” kata dia.
“Selain PDIP, PKB, PKS dan Nasdem, hak angket sangat terbuka untuk didukung oleh fraksi-fraksi lainnya di DPR,” imbuhnya.
Yanuar menilai hak angket akan menjadi titik temu bagi berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, menurut dia, penggunaan hak angket bisa saja diperluas untuk mendalami kecurangan pada pemilihan legislatif (pileg) 2024.
“Dalam situasi ini mungkin saja akan ada kompromi antar fraksi soal pilihan isu yang akan diselidiki,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustopa menyatakan, pihaknya belum gentar menggunakan hak angket demi menyelidiki berbagai kecurangan pemilu 2024 usai Surya Paloh bertemu Prabowo Subianto di NasDem Tower, Jumat (22/3/2024).
Saan membantah Surya dan Prabowo membahas upaya menggembosi rencana hak angket di parlemen pada pertemuan itu.
"Nggak ada (untuk menggembosi hak angket). Pertemuan kemarin itu murni inisatif Pak Prabowo karena NasDem memberikan ucapan selamat," kata Saan.
Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat itu mengatakan, pihaknya masih menunggu PDIP untuk mengambil sikap terkait kelanjutan hak angket pemilu.
"Kita tetap. Kta nunggu tindak lanjut PDIP sebagai penggagas utama dari hak angket nanti kita lihat," kata dia.
"Karena kalau misalnya tanpa PDIP dan sebagainya nanti hak angket itu kurang nanti. Tetap kita tunggu PDIP," imbuhnya.