Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui jajaran petinggi partainya sempat bertemu langsung dengan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
"Komunikasi iya. Terjadi komunikasi antara PKS dengan Pak Prabowo iya," kata Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).
Namun, Kholid enggan merinci terkait apa yang dibahas dalam pertemuan antara elite PKS dengan Prabowo.
Saat dikonfirmasi apakah PKS mendapat tawaran jatah kursi menteri, Kholid mengaku tak mengetahui soal isu tersebut. Ia menilai, lebih baik informasi yang belum terbukti kebenarannya itu dikonfirmasi.
"Wah saya enggak tahu. Dan saya pikir perlu ditanya, siapa yang menawarkan," jelasnya.
Kholid membantah PKS mendapat tawaran jatah menteri dari KIM. Sebab, sejauh ini KIM justru menyodorkan kursi bakal cawagub DKI Jakarta.
Ia mengatakan, tawaran semacam itu merupakan sesuatu yang wajar dalam politik.
"Kalau masalah tawaran-tawaran itu biasa aja ya. Dalam arti ada tawaran a, b, c, dan sebagainya. Sebenarnya tawaran terkait KIM, bukan terkait masalah menteri ya, terkait Wagub itu muncul sebelum pasangan AMAN (Anies Baswedan - Sohibul Iman) dideklarasikan," imbuhnya.
Di sisi lain, PKS tak membantah soal isu pihaknya menyodorkan nama politikus senior PKS sekaligus eks Menteri Pertanian (Mentan), Suswono untuk maju menjadi bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Suswono belakangan ini dikabarkan akan mendampingi bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil setelah PKS gabung KIM.
Kholid menjelaskan bahwa saat ini partainya sedang membahas berbagai opsi terkait Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Salah satu opsinya, PKS akan membangun komunikasi dengan parpol pendukung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam KIM.
"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan, mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar, karena kekurangan kursi," ucapnya.
Ia mengatakan, dukungan terhadap Anies masih menemukan jalan buntu. Sebab, hingga saat ini, Anies belum berhasil membangun koalisi dukungan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.
Mengingat, PKS juga harus berkoalisi dengan parpol lain untuk memenuhi syarat ambang batas dukungan sebesar 22 kursi DPRD.
"Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai parpol ketika kita belum memenuhi kursi tadi. Kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh krn itu, DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," imbuh Kholid.