Platform Bijak Memantau Diluncurkan, Permudah Publik Awasi Kebijakan

20 Mei 2025, 19:13 WIB

Daffa Ulhaq

Peluncuran Platform Bijak Memantau pada Selasa (20/5/2025) (Dok. Daffa Ulhaq)

Intinya sih...

Platform Bijak Memantau sebagai jawaban atas ketidakpuasan publik terhadap kualitas demokrasi dan minimnya transparansi kebijakan.
Peluncuran platform dihadiri berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, komunitas, dan pejabat publik dengan target pengguna dari kelas menengah urban.
Fitur unggulan website meliputi "Pahami Isunya", "Pantau Kebijakannya", dan "Kenali Pejabatnya" untuk memudahkan masyarakat dalam memantau jalannya proses demokrasi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kualitas demokrasi dan minimnya transparansi kebijakan, platform website Bijak Memantau hadir sebagai jawaban untuk mendorong partisipasi warga, khususnya anak muda dan masyarakat urban, dalam memantau kinerja pejabat dan merespons isu-isu penting lainnya.

Peluncuran platform ini digelar di Impact Hub Jakarta, Selasa (20/5/2025), dan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, komunitas, hingga pejabat publik.

"Bijak Memantau adalah upaya kami untuk mengembalikan antusiasme, keseruan, dan kemeriahan dalam berpartisipasi pada pembicaraan publik—yang seharusnya bisa semenarik dan sehidup pertandingan sepak bola,” ujar CEO Think Policy, Andhyta Firselly Utami, yang akrab disapa Afutami, dalam sambutannya.

1. Alasan meluncurkan Bijak Memantau

CEO Think Policy Indonesia, Afutami, pada sambutan peluncuran platform Bijak Memantau (Dok. Daffa Ulhaq)

Lebih lanjut, Afutami, menekankan, peluncuran platform Bijak Memantau hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses proses penentuan atau pembentukan kebijakan publik. Platform ini menargetkan pengguna dari kelas menengah urban.

“Kami ingin membuat proses pembicaraan publik, yang kami ibaratkan seperti pertandingan sepak bola, menjadi jauh lebih mudah diakses dan dipahami,” tegasnya.

2. Fitur unggulan platform Bijak Memantau

Tampilan platform berbasis website Bijak Memantau (Dok. Daffa Ulhaq)

Terdapat beberapa fitur unggulan dalam website Bijak Memantau yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memantau jalannya proses demokrasi. Di antaranya fitur "Pahami Isunya”, “Pantau Kebijakannya”, dan yang akan segera rilis adalah fitur “Kenali Pejabatnya”.

Fitur “Pahami Isunya” dirancang agar masyarakat dapat memahami sebuah isu secara objektif sebelum menyampaikan pendapat. Selanjutnya, fitur “Pantau Kebijakannya” memberikan informasi terkini mengenai perkembangan kebijakan yang sedang atau akan disahkan oleh pemerintah. Terakhir, fitur “Kenali Jabatannya” memudahkan masyarakat untuk mengetahui pejabat yang bertanggung jawab atas suatu isu atau kebijakan, sehingga ketika ingin menyampaikan keluhan, kekhawatiran, atau pertanyaan, masyarakat dapat langsung mengarahkannya kepada pihak yang tepat.

Selain fitur-fitur tersebut, ada juga fitur “Bijak Wiki” yang bisa digunakan masyarakat untuk memahami istilah-istilah atau terminologi dalam kebijakan yang terkadang sulit dimengerti.

“Jadi, Bijak Wiki ini adalah kumpulan pages yang membantu kita memahami hal-hal dasar, termasuk istilah-istilah yang kurang familiar,” jelas Via, selaku Product Designer dan Developer Think Policy Indonesia.

3. Afutami apfresiasi kerja sama lintas sektor dalam pengembangan Bijak Memantau

Potret Via, selaku Product Designer dan Developer Think Policy Indonesia (Dok. Daffa Ulhaq)

Afutami mengucapkan terima kasih kepada beberapa organisasi yang mendukung pengembangan platform Bijak Memantau. Ia menegaskan website ini bukan hasil dari kerja sama satu pihak saja, melainkan kolaborasi dengan sejumlah lembaga yang memiliki keahlian di masing-masing isu.

“Kami sangat menyadari bahwa keahlian spesifik di tiap bidang justru dimiliki oleh organisasi-organisasi yang fokus pada isu tersebut,” pungkas Afutami.

Beberapa mitra kerja sama yang mendukung pengembangan platform Bijak Memantau, yakni PSPK untuk isu pendidikan, isu hukum bekerja sama dengan ICJR, kemudian SETARA Institute, PUSKAPA, CISDI, dan Greenpeace.