Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika ditemui di area Senayan Park, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto dan MPR bahwa calon wakil presiden yang akan dipilih lewat sidang paripurna 9 Desember berpotensi jadi masalah hukum. Sebab, berdasarkan aturan yang ada, bila MPR ingin menggelar sidang istimewa pada 9 Desember, maka dua cawapres seharusnya sudah disetor paling lambat pada Kamis, 19 November 2026 pukul 00.00 WIB.
"Bahwa jika sampai kemarin, Kamis (19/11/2026) jam 00.00 WIB, Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang. Bahkan, tidak sah dilakukan pada 9 Desember 2026," demikian cuit Mahfud di akun media sosial X, dikutip Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan aturan di dalam UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR. Sedangkan, MPR telah menetapkan sidang istimewa digelar pada 9 Desember 2026. Penetapan tanggal itu diundur dari sebelumnya, yakni 2 Desember 2026.
Mahfud menemukan, terdapat ketidaktelitian penetapan tanggal sidang istimewa bila mengacu ke Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Di dalam UU MD3 dan di dalam tata tertib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja dan bukan hari di dalam kalender," kata dia.
Mahfud pun menyarankan agar MPR kembali menunda sidang istimewa sesuai ketentuan, yakni 14 hari kerja sejak menerima dua nama calon wapres baru. Tujuannya agar ada kesesuaian antara ketentuan di dalam UUD, UU MD3, dan tata tertib MPR.
"Misalnya Presiden menyerahkan hari ini, Jumat (20/11/2026), maka sidang ditunda menjadi 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC. Maka, harus dihitung 14 hari kerja penyerahannya," kata Mahfud.
Hal tersebut, kata Mahfud, bisa terlihat sepele, tetapi penting untuk tetap dilakukan agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.
"Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur)," kata dia.