Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana)
  • Polri mengubah aturan komposisi anggota KKEP melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

  • Anggota KKEP kini dapat berpangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

  • Sidang etik wajib dihadiri langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan ketua KKEP.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Senin (16/11/2026)

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 diundangkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Aturan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799.

Kamis (19/11/2026)

Ketentuan baru mengenai komposisi anggota KKEP dikutip.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Polri mengubah aturan komposisi anggota KKEP dan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik.
  • Who?
    Polri, KKEP, terduga pelanggar, serta empat perwira tinggi yang disebut dalam perkara penyadapan.
  • Where?
    Perpol Nomor 4 Tahun 2026 diundangkan di Jakarta.
  • When?
    Aturan diundangkan pada Senin (16/11/2026) dan dikutip pada Kamis (19/11/2026).
  • Why?
    Perubahan dilakukan untuk mengatur komposisi kepangkatan anggota KKEP dan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik.
  • How?
    Anggota KKEP dapat berpangkat maksimal dua tingkat lebih rendah, sedangkan sidang dapat dihadiri langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan ketua KKEP.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Polri mengubah aturan sidang etik. Anggota KKEP sekarang boleh berpangkat dua tingkat lebih rendah dari orang yang disidang. Sidang juga boleh diikuti lewat media elektronik jika ketua KKEP setuju. Aturan ini berlaku sejak 16 November 2026. Listyo Sigit dan tiga perwira lain terseret perkara penyadapan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Perubahan aturan memperluas komposisi personel yang dapat masuk dalam majelis etik, termasuk ketika terduga pelanggar berpangkat tinggi. Ketentuan kehadiran melalui media elektronik juga memberi bentuk kehadiran lain dalam sidang, selama mendapat persetujuan ketua KKEP dan tetap diatur dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Polri mengubah aturan komposisi anggota Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang menyidangkan anggota polisi berpangkat tinggi. Melalui Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, anggota KKEP kini dapat berpangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Aturan tersebut mengubah Pasal 42 ayat (3) Perpol Nomor 7 Tahun 2022, yang sebelumnya mengatur anggota KKEP berpangkat setara atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.

Aturan ini bisa memuluskan sidang etik pada Listyo Sigit Prabowo yang berstatus jenderal bintang empat aktif Polri, dan tengah terjerat kasus dugaan makar dan penyadapaan pada Presiden Prabowo Subianto. Maka dengan beleid ini, Listyo bisa disidangkan oleh jenderal yang berpangkat dua tingkat lebih rendah, atau Inspektur Jendeal (Irjen).

"Keanggotaan dari KKEP dalam susunan organisasi KKEP ayat (1) berpangkat setingkat lebih tinggi, sama atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar," demikian bunyi aturan baru tersebut, dikutip Kamis (19/11/2026).

1. Anggota KKEP bisa dua tingkat lebih rendah

Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo ungkap upaya pemerintah atasi karhutla. (Dok. KSP).

Perubahan ketentuan kepangkatan anggota KKEP memungkinkan personel dengan pangkat lebih rendah masuk dalam susunan majelis etik.

Aturan ini memperluas komposisi anggota KKEP yang dapat menyidangkan terduga pelanggar, termasuk perwira berpangkat tinggi di lingkungan Polri.

2. Sidang etik bisa melalui media elektronik

Sidang etik Kasat dan Kanit Naarkoba Polres Toraja di Polda Sulsel, Kamis (5/3/2026). IDN Times/Darsil Yahya

Polri juga mengubah Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Aturan baru menyebut sidang KKEP wajib dihadiri secara langsung atau melalui media elektronik, dengan persetujuan ketua KKEP.

"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau media elektronik atas persetujuan ketua KKEP," demikian bunyi ketentuan tersebut.

3. Perpol berlaku sejak diundangkan

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 diundangkan di Jakarta pada Senin (16/11/2026) oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Aturan tersebut tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799, dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak, menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jendeal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, dan bekas anak buahnya Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur hukum, disertai penghapusan data elektronik. Polri juga mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memantau sejumlah nomor telepon.

Dalam perkembangannya, penyidikan turut mengarah pada dugaan makar. Polri menyelidiki rangkaian dugaan perintah penyadapan, pelaksanaan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More