Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

DKPP Tegaskan Sidang Etik KPU-Bawaslu Tak Akan Panggil Gibran

3 min read
DKPP Tegaskan Sidang Etik KPU-Bawaslu Tak Akan Panggil Gibran
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito saat menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat (19/11/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
  • DKPP menegaskan Gibran tidak akan dipanggil karena perkara berfokus pada proses pencalonan yang dilakukan KPU dan pengawasan Bawaslu.

  • DKPP mengagendakan pemanggilan Kemendikbud, Komisi II DPR periode terdahulu, saksi, serta ahli jika diajukan.

  • Empat perkara dugaan pelanggaran etik mulai diperiksa pada 23 November 2026 dengan agenda lanjutan hingga 1 Desember.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan tidak akan memanggil Wakil Presiden ke-14 RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Gibran tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang diadukan. Sebab, substansi aduan tersebut bukan mengenai Gibran sebagai peserta pemilu, melainkan proses yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Itu yang diadukan kan bukan soal Gibran-nya, tapi bagaimana KPU memproses pencalonan itu. Iya kan? Kalau peserta pemilu itu kan cuma daftar yang diproses. Yang memproses kan KPU sama Bawaslu," kata Heddy saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

DKPP akan menghadirkan sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam rangkaian persidangan. Namun, Gibran tidak termasuk pihak yang diagendakan untuk dipanggil.

  1. 1. DKPP akan panggil Kemendikbud dan Komisi II DPR terlebih dahulu

    DKPP Tegaskan Sidang Etik KPU-Bawaslu Tak Akan Panggil Gibran
    Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito saat menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat (19/11/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Heddy menjelaskan, DKPP telah mengagendakan pemanggilan sejumlah pihak terkait untuk memberikan keterangan dalam sidang dugaan pelanggaran etik tersebut.

    Di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) yang berkaitan dengan penerbitan dokumen pendidikan Gibran, serta Komisi II DPR periode terdahulu yang terlibat dalam proses aturan suara pencalonan.

    "Kalau Gibran gak ada kaitannya ya. Kalau Mendikbud, kementerian itu ada, karena dia yang menerbitkan," ujar Heddy.

    Ia mengatakan, keterangan pihak terkait akan didengarkan pada agenda persidangan tersendiri. Selain itu, DKPP juga akan menghadirkan saksi yang diajukan oleh pengadu maupun teradu, termasuk ahli apabila kedua pihak ingin menghadirkan.

    Meski demikian, Heddy mengingatkan, DKPP tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak terkait hadir dalam persidangan.

    "DKPP itu kan bukan lembaga yang punya kewenangan untuk memaksa mereka hadir. Kalau tidak hadir ya sudah," katanya.

  2. 2. Aduan fokus pada proses pencalonan oleh KPU dan pengawasan Bawaslu

    DKPP Tegaskan Sidang Etik KPU-Bawaslu Tak Akan Panggil Gibran
    Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito saat menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat (19/11/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Heddy menegaskan, pokok persoalan yang akan diperiksa DKPP berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

    KPU diadukan karena diduga tidak melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan calon, khususnya dokumen pendidikan. Sementara itu, Bawaslu diadukan karena diduga tidak menjalankan pengawasan secara baik terhadap proses pencalonan tersebut.

    Selain itu, terdapat aduan yang mempersoalkan dugaan penyelundupan pasal dalam Peraturan KPU (PKPU) terkait persyaratan pencalonan.

    "Juga ada dugaan katanya ada pasal yang diselundupkan," kata Heddy.

    Karena itu, menurutnya, Gibran tidak perlu dihadirkan dalam persidangan. Pemeriksaan DKPP berfokus pada tindakan dan tanggung jawab personal penyelenggara pemilu ketika memproses pencalonan, serta menjalankan fungsi pengawasan.

  3. 3. Sidang pemeriksaan dimulai 23 November 2026

    DKPP Tegaskan Sidang Etik KPU-Bawaslu Tak Akan Panggil Gibran
    Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito saat menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat (19/11/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Lebih lanjut, Heddy mengumumkan, DKPP akan menyidangkan empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait persyaratan pendidikan Gibran pada 23 November 2026.

    Empat perkara tersebut berasal dari lima aduan yang diterima DKPP setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.

    DKPP telah melimpahkan empat aduan yang memenuhi syarat verifikasi materiil menjadi perkara. Sementara, satu aduan lainnya dinyatakan gugur karena pengadu tidak melengkapi persyaratan administrasi hingga batas waktu yang ditentukan.

    Heddy menjelaskan, pemeriksaan empat perkara tersebut dibagi menjadi empat agenda. Pada 23 November, sidang akan mendengarkan pembacaan pokok aduan dari pengadu dan jawaban pihak teradu, yakni KPU dan Bawaslu.

    Kemudian, pada 24 November, DKPP akan mendengarkan keterangan pihak terkait. Pada 25 November, agenda dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti. Adapun pendalaman keterangan para pihak dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026.

Related Articles

See More