Polri Ubah Aturan Sidang Etik Jenderal Bisa Diadili, Jalan Buat Adili Listyo

Polri mengubah aturan komposisi anggota KKEP melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Anggota KKEP kini dapat berpangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
Sidang etik wajib dihadiri langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan ketua KKEP.
Jakarta, IDN Times - Polri mengubah aturan komposisi anggota Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang menyidangkan anggota polisi berpangkat tinggi. Melalui Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, anggota KKEP kini dapat berpangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
Aturan tersebut mengubah Pasal 42 ayat (3) Perpol Nomor 7 Tahun 2022, yang sebelumnya mengatur anggota KKEP berpangkat setara atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.
Aturan ini bisa memuluskan sidang etik pada Listyo Sigit Prabowo yang berstatus jenderal bintang empat aktif Polri, dan tengah terjerat kasus dugaan makar dan penyadapaan pada Presiden Prabowo Subianto. Maka dengan beleid ini, Listyo bisa disidangkan oleh jenderal yang berpangkat dua tingkat lebih rendah, atau Inspektur Jendeal (Irjen).
"Keanggotaan dari KKEP dalam susunan organisasi KKEP ayat (1) berpangkat setingkat lebih tinggi, sama atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar," demikian bunyi aturan baru tersebut, dikutip Kamis (19/11/2026).
1. Anggota KKEP bisa dua tingkat lebih rendah

Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo ungkap upaya pemerintah atasi karhutla. (Dok. KSP). Perubahan ketentuan kepangkatan anggota KKEP memungkinkan personel dengan pangkat lebih rendah masuk dalam susunan majelis etik.
Aturan ini memperluas komposisi anggota KKEP yang dapat menyidangkan terduga pelanggar, termasuk perwira berpangkat tinggi di lingkungan Polri.
2. Sidang etik bisa melalui media elektronik

Sidang etik Kasat dan Kanit Naarkoba Polres Toraja di Polda Sulsel, Kamis (5/3/2026). IDN Times/Darsil Yahya Polri juga mengubah Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Aturan baru menyebut sidang KKEP wajib dihadiri secara langsung atau melalui media elektronik, dengan persetujuan ketua KKEP.
"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau media elektronik atas persetujuan ketua KKEP," demikian bunyi ketentuan tersebut.
3. Perpol berlaku sejak diundangkan

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat) Perpol Nomor 4 Tahun 2026 diundangkan di Jakarta pada Senin (16/11/2026) oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Aturan tersebut tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799, dan berlaku sejak tanggal diundangkan.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak, menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jendeal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, dan bekas anak buahnya Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur hukum, disertai penghapusan data elektronik. Polri juga mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memantau sejumlah nomor telepon.
Dalam perkembangannya, penyidikan turut mengarah pada dugaan makar. Polri menyelidiki rangkaian dugaan perintah penyadapan, pelaksanaan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.





















