Polri Ungkap 33 Kasus Penimbunan Obat dan Tabung Oksigen

Helmy merinci Bareskrim Polri menangani delapan kasus dengan 19 tersangka. Kemudian, Ditipideksus menangani lima kasus dengan 10 tersangka dan Ditipid Narkoba menangani tiga kasus dengan tiga tersangka. Sedangkan sisanya ditangani Polda.

"Kasusnya terkait dengan menjual obat di atas harga eceran tertinggi (HET), menahan atau menimbun atau menyimpan untuk tujuan tertentu, kemudian mengedarkan tanpa izin edar, lalu mengubah tabung alat pemadam api (APAR) menjadi tabung oksigen," ungkapnya.

Dari hasil pengungkapan, kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 365.876 tablet obat terapi COVID-19 dari berbagai macam jenis, 62 vial obat terapi COVID-19 dari berbagai jenis, serta 48 tabung oksigen.

Selain itu, aparat juga menindak pabrik obat di Cianjur yang memproduksi obat antibiotik Azithromycin secara ilegal. Di pabrik tersebut, polisi menemukan 178 ribu butir Azithromycin dan 125 kg bahan untuk membuat obat, yang bisa diolah menjadi 300 ribu butir Azithromycin.

Terkait kasus pabrik Cianjur, Polri mengambil langkah penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Sedangkan, 33 kasus lainnya diproses pidana di tiap-tiap divisi yang menangani.

Adapun pasal yang disangkakan kepada 37 tersangka adalah Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian, Pasal 62 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono, mengingatkan pandemik COVID-19 masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Rusdi menegaskan polisi akan menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan situasi sulit demi mencari keuntungan secara ilegal, dengan penimbunan hingga transaksi obat tanpa izin edar.

“Polri berkomitmen bagaimana penanganan COVID-19 di Tanah Air dapat berjalan dengan baik, termasuk berkomitmen menangani secara tuntas perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam situasi sekarang," tutup Rusdi.