Pemerintah Bakal Bangun Kampus Pertama URI di Bekas Lahan Kebun Sawit
- Pemerintah akan membangun kampus pertama Universitas Republik Indonesia (URI) di lahan bekas perkebunan sawit Bogor Utara, sebagai bagian dari rencana pendirian 10 kampus di seluruh Indonesia.
- Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan dibentuk terinspirasi dari lembaga INSP Prancis dan akan mengelola sekolah unggulan, perguruan tinggi, serta memperkuat peran Lembaga Administrasi Negara untuk ASN dan BUMN.
- Peserta pertama program ini adalah 399 pegawai baru BUMN yang mengikuti pelatihan sembilan bulan, sementara pendanaan URI bersumber dari APBN dengan rincian anggaran masih dalam penyusunan.
Jakarta, IDN Times - Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto mengatakan ke depan bakal ada 10 kampus URI yang dibangun di seluruh Indonesia. Namun, kampus perdana akan dibangun di bekas lahan perkebunan sawit milik PT Perkebunan Nusantara di Bogor Utara.
"Nanti, gedungnya kami bangun di daerah Bogor Utara. Ada wilayah di daerah namanya Cikasungka. Di sana ada perkebunan sawit milik PTPN namun sudah tidak produktif. Itu akan kami alih fungsikan, salah satunya untuk URI ini," ungkap Donny usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu (22/7/2026).
Sedangkan, kantor sementara URI akan meminjam area bekerja dua lantai di BP BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan. "Kami akan pinjam sementara (kantor) dua lantai di sana," tutur dia.
Ia menambahkan institusi baru yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini disebut Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan. Badan tersebut mengelola tiga institusi yaitu badan pengelola sekolah unggulan, badan pengelola perguruan tinggi dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
"Nah, LAN ini yang sudah ada akan diintegrasikan, namun tugas dan fungsinya akan diperkuat. Kalau selama ini melaksanakan pembinaan secara khusus untuk ASN nantinya juga kami tambahkan untuk BUMN. Jadi, persiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilakukan di Lembaga Administrasi Negara (LAN).
1. Prabowo terinspirasi lembaga INSP yang dibentuk di Prancis
Lebih lanjut, Donny mengatakan pembentukan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan terinspirasi dari institusi serupa di Prancis bernama Institut national du Service Public (INSP). Prabowo mengetahuinya ketika berkunjung ke sana.
Itu merupakan lembaga untuk mendidik dan melatih calon pejabat tinggi sipil. Lembaga tersebut dibentuk pada 1 Januari 2022 oleh Presiden Emmanuel Macron.
"Beberapa pejabat tinggi dari Prancis juga merupakan lulusan sekolah tersebut. Nah, ini diharapkan juga seperti itu. Kami akan mendidik, melatih baik karakternya atau pemikirannya. Kami juga akan berikan pelatihan manajerial sehingga mereka menjadi pemimpin di masa depan," kata purnawirawan pejabat tinggi di TNI Angkatan Udara (AU) itu.
Ketika ditanyakan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terkait keberadaan universitas baru, Donny mengatakan akan dilakukan sinergi. Namun, sekolah unggulan dan universitas di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) akan dikelola secara mandiri.
"Jadi, ini akan kami kelola tapi tetap bersinergi juga dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena terkait SMA," tutur dia.
2. Peserta gelombang pertama merupakan calon pemimpin BUMN
Donny juga menjelaskan peserta gelombang pertama di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) adalah 399 pegawai baru BUMN yang kini sedang mengikuti Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Mereka mengikuti pendidikan selama 9 bulan yang terbagi ke dalam tiga tahapan utama.
Pertama, pendidikan karakter dan disiplin yang berlangsung selama 90 hari. Kedua, kapasitas manajerial yang akan berlangsung di Danantara Corporate University selama 4 bulan dan ketiga melakukan magang di berbagai kementerian dan lembaga selama dua bulan.
"Jadi, kami melatih, membina 399 pegawai baru dari BUMN. Kami bina untuk menjadi seorang karyawan yang memiliki hati, pikiran dan otak yang cerdas untuk memajukan bangsa ini," katanya.
Ketika ditanya para pengajar di institusi pendidikan itu, Donny menyebut para pengajar yang akan disediakan beragam. Ada pengajar dari dalam negeri dan luar negeri.
"Dosen-dosen dari universitas bisa mengajar juga," tutur dia.
3. Pembiayaan Universitas Republik Indonesia bersumber dari APBN
Pria yang hingga kini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan itu mengakui pembiayaan URI bersumber dari APBN. Ketika ditanyakan anggaran yang disiapkan untuk URI, Donny belum bisa mengungkapkannya.
"Belum ada (anggaran pasti). Sedang kami susun dan rinci," ujarnya.
Sementara, anggaran bagi sekolah unggulan atau Sekolah Garuda sudah dianggarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahkan, pemerintah sudah menganggarkan untuk membangun empat sekolah unggulan.
"Tapi, kami sedang menyiapkan (anggaran) untuk akhir tahun ini dan tahun depan (2027)," tutur dia.
Ketika ditanyakan soal posisinya di Kementerian Pertahanan, Donny menyebut hingga kini ia masih duduk sebagai Wakil Menhan. Sebab, pekerjaannya sebagai Wamenhan masih beririsan dengan wawasan kebangsaan yang dibutuhkan di URI.
"Karena kan di URI ada tugas-tugas memberikan sosialisasi terkait dengan bela negara, wawasan kebangsaan. Jadi, itu masih ada korelasinya," imbuhnya.
